NTB Satu Data Himpun 1.385 Data Daerah, Pemprov Perkuat Dasar Perencanaan Pembangunan

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat integrasi dan kualitas data pembangunan melalui pengembangan NTB Satu Data. Hingga Oktober 2026, sistem tersebut mencatat 1.385 jenis data dalam Daftar Data Daerah, melibatkan 43 perangkat daerah, dengan 948 dataset telah melalui proses verifikasi.

Penguatan ini diarahkan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berdasarkan data yang lebih terstruktur. Upaya tersebut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan benchmarking tata kelola data dan teknologi informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Rabu (28/10/2026).

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pengembangan NTB Satu Data tidak hanya berorientasi pada penyediaan portal informasi, tetapi juga pada perubahan cara pemerintah mengelola data, memahami persoalan daerah, merumuskan kebijakan, dan mengevaluasi pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang tersedia berkualitas, mutakhir, memiliki penanggung jawab yang jelas, serta dapat dimanfaatkan lintas sektor.

Dari sisi capaian, Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB meningkat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Pemerintah provinsi memproyeksikan indeks tersebut dapat melampaui 90 pada 2026, meskipun hasil penilaian tahun berjalan masih menunggu kepastian. Capaian ini menjadi indikator perkembangan tata kelola data, sementara pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperkuat.

Pengembangan NTB Satu Data juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan hingga evaluasi program. Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah S. Hut., M.Si., menekankan pentingnya menghubungkan data dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja. Penguatan data hingga tingkat desa, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta pemanfaatan Dashboard Eksekutif diharapkan membantu pemerintah memantau pelaksanaan pembangunan secara lebih terintegrasi.

Dalam kunjungan tersebut, tim KPK yang dipimpin Wahyu Widodo mendalami sejumlah aspek pengelolaan NTB Satu Data, mulai dari perencanaan kebutuhan data, pembagian tanggung jawab, standardisasi dan metadata, pemeriksaan kualitas, hingga integrasi sistem dan pemanfaatan dashboard. Pengalaman NTB diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan pengelolaan data di lingkungan KPK, termasuk untuk mendukung analisis dan pemantauan pemberantasan korupsi.

Penguatan tata kelola data ini sebelumnya juga membawa NTB masuk lima besar kategori pemerintah daerah provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026. Capaian tersebut diumumkan dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 23 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Ahsanul Khalik mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk menjelaskan pengembangan NTB Satu Data sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Ahsanul menegaskan pentingnya data bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. “Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data,” tegas Aka.