DPRD NTB Dorong Insentif dan Kepastian Hukum untuk Tarik Investor
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, mendorong Pemerintah Provinsi NTB meningkatkan kemudahan investasi melalui pemberian insentif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan bagi investor.
Dorongan tersebut disampaikan Sambirang kepada wartawan pada Senin, 12 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Garda Asakota.
Sambirang mengatakan, momentum penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan daerah sekaligus mendorong minat investor. Namun, ia mengingatkan agar manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut juga dirasakan masyarakat lokal.
Menurut Sambirang, perputaran uang selama MotoGP perlu dievaluasi, terutama terkait penyerapan produk pangan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah.
“Itu yang perlu dievaluasi atau dicheck. Sebab secara sepintas kita melihat banyak uang yang beredar pada momentum MotoGP itu. Hanya saja kita berharap uang yang beredar itu tidak lari keluar daerah sebab kalau uang itu tidak beredar didalam daerah, maka kita hanya mendapatkan hore-horenya saja dari event dunia ini,” kata Sambirang, dikutip dari Garda Asakota.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan acara internasional itu.
“Kalau ini yang terjadi, masyarakat bukan hanya hore sesaat tapi mereka akan happy sepanjang tahun dan akan mendesign lagi produk apa yang menarik yang akan mereka pasarkan pada tahun kedepannya,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Sambirang turut merujuk data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. Realisasi investasi pada semester pertama 2026 tercatat sekitar Rp33,73 triliun atau 52 persen dari target tahunan sebesar Rp64,83 triliun.
Meski demikian, Sambirang menyatakan bahwa penilaian terhadap investasi tidak cukup hanya berdasarkan nilai nominal. Ia mempertanyakan sektor yang menerima investasi, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, peluang usaha yang tercipta, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
“Bagi kami, investasi tidak cukup dinilai dari nominalnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ke sektor mana investasi itu mengalir?, berapa tenaga kerja lokal yang diserap?, berapa besar peluang usaha yang tercipta bagi pelaku ekonomi daerah?, dan sejauh mana investasi tersebut memperkuat struktur perekonomian NTB,” ujarnya.
Sambirang juga merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Dalam periode yang sama, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,57 persen.
Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 1,51 persen secara tahunan dan turun 1,06 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut.
Sambirang menilai MotoGP Mandalika dapat menjadi sarana promosi daerah dan mendorong minat investasi, terutama pada sektor pariwisata, akomodasi, restoran, transportasi, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung.
Namun, ia menegaskan bahwa promosi daerah, minat investor, komitmen investasi, dan realisasi investasi merupakan tahapan yang berbeda.
Ia juga menyoroti pentingnya keterkaitan investasi dengan usaha lokal, termasuk melalui penggunaan produk pertanian, pangan, jasa logistik, dan tenaga kerja daerah.
“Kita tentu ingin investasi terus meningkat dan MotoGP Mandalika semakin dikenal dunia. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata berapa besar investasinya atau seberapa ramai penonton saat balapan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak usaha produktif yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan nilai tambah yang benar-benar dinikmati masyarakat NTB,” pungkasnya.