Rp200 Triliun Jadi Warisan Kontroversial Purbaya, Kebijakan yang Memicu Friksi dengan BI

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Kebijakan Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara menjadi salah satu kebijakan paling menonjol selama masa jabatannya.

Kebijakan tersebut pertama kali diumumkan Purbaya pada September 2025, tidak lama setelah dirinya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di BI dan kemudian dialihkan ke lima bank, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, sedangkan BSI memperoleh Rp10 triliun. Pemerintah menyatakan penempatan dana tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Pada tahap awal, kebijakan tersebut justru mendapat sambutan positif dari BI. Gubernur BI Perry Warjiyo pada September 2025 mengatakan pemindahan dana pemerintah dari BI ke perbankan dapat memperkuat likuiditas dan mendukung kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 17 September 2025.

Namun, kebijakan penempatan dana tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari pendekatan fiskal Purbaya yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada 2026, total dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di perbankan disebut telah mencapai sekitar Rp400 triliun, termasuk penempatan pada 2025. Kebijakan penempatan dana di bank-bank milik negara itu kemudian menjadi sorotan di DPR.

Reuters dalam laporan mengenai pergantian Purbaya pada 14 September 2026 menyebut kebijakan injeksi likuiditas secara cepat ke perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menciptakan friksi dengan bank sentral. Purbaya sendiri kemudian dicopot Presiden Prabowo Subianto setelah sekitar satu tahun menjabat dan digantikan Suahasil Nazara.

Pergantian tersebut berlangsung di tengah sorotan terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk defisit anggaran dan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak selalu dapat diprediksi. Reuters juga mencatat bahwa Fitch dan Moody’s telah mengubah outlook kredit Indonesia menjadi negatif di tengah kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan rencana belanja fiskal.