Jelang MotoGP 2026, Pemprov NTB Benahi Transportasi hingga Infrastruktur Mandalika
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi sejumlah titik kritis menjelang MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika. Evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya menjadi dasar perbaikan, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, infrastruktur, penerangan, kebersihan, dan pelayanan penonton.
Pemprov NTB menargetkan sekitar 145 ribu penonton pada MotoGP 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan jumlah penonton pada penyelenggaraan 2025 yang mencapai 140.324 orang.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan peningkatan jumlah penonton harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan ketika berada di dalam kawasan sirkuit, tetapi sejak tiba di NTB hingga kembali ke daerah asal.
“Keberhasilan MotoGP tidak hanya diukur dari jumlah penonton, tetapi juga dari pengalaman yang dibawa pulang oleh para pengunjung,” kata Abul Chair saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan MotoGP 2026 di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 21 Agustus 2026.
Abul meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengantisipasi berbagai persoalan sejak jauh hari. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menunggu masalah muncul ketika balapan berlangsung.
Pada sektor transportasi udara, pemerintah meminta pemetaan kapasitas penerbangan dilakukan sejak awal untuk menghitung ketersediaan kursi, kebutuhan penumpang, serta kemungkinan penambahan penerbangan atau extra flight.
Dinas Perhubungan NTB juga diminta mematangkan skema shuttle dan pembagian arus kendaraan menuju kawasan Mandalika. Sejumlah jalur, mulai Pemenang, Senggigi, eks Bandara Selaparang hingga Bandara Internasional Lombok, akan menjadi bagian dari sistem konektivitas selama MotoGP.
Konektivitas wisatawan dari kawasan Gili melalui Bangsal menuju Mandalika juga menjadi perhatian. Pemerintah turut menindaklanjuti rencana konektivitas laut Bali-Mandalika setelah seluruh persyaratan teknis dan lingkungan terpenuhi.
Persoalan akomodasi turut masuk dalam evaluasi. Pemprov NTB akan kembali membahas pengendalian harga kamar dan zonasi akomodasi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pelaku usaha pariwisata.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan kamar tetap memadai sekaligus mencegah lonjakan tarif yang berlebihan selama periode MotoGP.
Di sektor infrastruktur, pengecekan diminta dilakukan langsung di lapangan. Ruas jalan menuju Mandalika, sekitar 450 titik penerangan jalan umum (PJU), rambu, signboard, drainase, jalur pedestrian, lanskap, hingga kebersihan menjadi sejumlah titik yang harus dipastikan siap.
Kesiapan menghadapi cuaca juga menjadi perhatian. Drainase, area tenant, kanopi, shelter, dan jalur pedestrian harus berfungsi dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas penonton selama penyelenggaraan MotoGP pada Oktober mendatang.
Sementara itu, Bandara Internasional Lombok menyatakan kesiapan operasional penerbangan, pelayanan darat, dan aspek keselamatan. Kapasitas bandara masih memungkinkan peningkatan pergerakan penumpang, sedangkan kebutuhan extra flight akan disesuaikan dengan permintaan dan penjualan tiket.
Pemprov NTB juga meminta berbagai kegiatan pendukung MotoGP disiapkan lebih awal. Agenda seni dan budaya, UMKM, kuliner hingga promosi pariwisata harus disinkronkan dengan tata kawasan ITDC dan MGPA.
Kegiatan pendukung tersebut diharapkan tidak mengganggu mobilitas penonton sekaligus memperbesar dampak ekonomi MotoGP bagi masyarakat lokal.
Abul meminta setiap OPD memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Setiap rencana harus mencantumkan pekerjaan, penanggung jawab, batas penyelesaian, kendala, serta dukungan yang dibutuhkan.
“Jangan sampai laporan berhenti pada keterangan bahwa persoalan masih dikoordinasikan. Harus terlihat progresnya, siapa yang bertanggung jawab dan kapan harus selesai,” ujarnya.