Official Kontingen Pertanyakan Integritas Lomba Menembak 10 Meter Porprov NTB, Peserta Disebut Merangkap Jadi Juri
Foto : Ilustrasi (Ist)
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Polemik mewarnai pelaksanaan cabang olahraga menembak 10 meter indoor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Sejumlah Official kontingen mempertanyakan integritas sistem penjurian setelah munculnya dugaan bahwa juri yang bertugas juga merupakan atlet aktif dari salah satu kontingen peserta.
Seorang official kontingen yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku penilaian dalam Lomba menembak 10 meter indoor tidak dilakukan secara terbuka sebagaimana praktik pada kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kecurigaan dari hampir seluruh kontingen peserta.
“Yang menjadi juri sekarang justru atlet dari salah satu kontingen. Mereka juga bertanding di Porprov. Akibatnya, nilai yang keluar hanya mereka yang tahu. Atlet dari daerah lain hanya menunggu hasil akhir tanpa bisa mengetahui proses penilaiannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan standar pertandingan yang selama ini diterapkan, setiap tembakan hasil sasaran seharusnya langsung diperiksa tim penilai di hadapan atlet. Nilai kemudian direkap, diketahui atlet, serta ditandatangani bersama sebelum masuk ke rekapitulasi akhir.
Namun, mekanisme tersebut disebut tidak diterapkan pada Porprov kali ini.
“Biasanya setiap tembakan langsung dinilai, atlet tahu nilainya, lalu ditandatangani bersama penilai. Sekarang tidak begitu. Penilaiannya sangat tertutup. Kami hanya diminta menunggu hasil akhir,” katanya.
Menurutnya, sistem tersebut membuat peserta tidak memiliki ruang untuk mengawasi proses penilaian maupun mengajukan keberatan apabila ditemukan kejanggalan.
“Semua orang akhirnya curiga karena prosesnya sangat tertutup. Tidak transparan. Kami tidak bisa mengawasi bagaimana nilai itu diberikan,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menilai kondisi tersebut membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, terlebih ketika penilai berasal dari kontingen yang juga bersaing memperebutkan medali.
“Kalau atlet sekaligus menjadi juri, tentu potensi konflik kepentingan sangat besar. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” katanya.
Selain penjurian, mereka juga menyoroti perubahan mekanisme pertandingan yang dinilai tidak dibahas secara rinci dalam technical meeting. Sejumlah aturan pelaksanaan, termasuk sistem tembakan pada nomor tertentu, disebut berubah dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
“Technical meeting seharusnya membahas aspek teknis pertandingan secara rinci. Yang terjadi hanya mencari kesepakatan bersama, bukan menjelaskan prosedur perlombaan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kompetensi perangkat pertandingan yang bertugas. Menurutnya, sesuai standar Perbakin, juri pada kejuaraan tingkat provinsi semestinya telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat resmi.
“Kalau mengacu SOP, juri harus memiliki sertifikasi. Ini bukan lomba tingkat kampung, tetapi kejuaraan resmi tingkat provinsi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kredibilitas hasil pertandingan. Ia menilai kepercayaan peserta terhadap penyelenggaraan kompetisi akan sulit terbangun apabila perangkat penilaian justru berasal dari kontingen yang ikut bertanding. Padahal, setiap daerah telah mengalokasikan anggaran dan melakukan pembinaan jangka panjang untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov.
“Ini persoalan serius. Bagaimana kami bisa mempercayai hasil penjurian jika peserta justru menjadi juri? Setiap daerah telah mengeluarkan anggaran besar dan atlet berlatih berbulan-bulan untuk Porprov. Sangat disayangkan jika mereka harus bertanding dalam kompetisi yang integritas penyelenggaraannya dipertanyakan,” ujarnya
Hingga berita ini disusun, media masih berupaya mengkonfirmasi panitia pelaksana cabang olahraga menembak maupun Pengurus Provinsi Perbakin NTB.