KKP dan Pemprov NTB Teken MoU Lima Tahun, Fokus Perkuat Hilirisasi dan Ekonomi Maritim
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis selama lima tahun untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut mencakup sembilan bidang prioritas, mulai dari penataan ruang laut, penguatan perikanan berkelanjutan, hingga hilirisasi hasil perikanan guna meningkatkan daya saing ekonomi maritim NTB.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, ruang lingkup kerja sama meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Iqbal, seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui pendekatan ekonomi biru.
“Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan, manfaat kerja sama diharapkan dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, dan peningkatan kompetensi SDM.
Pemprov NTB mencatat sektor kelautan dan perikanan menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang 2025. Produksi perikanan mencapai 1,25 juta ton atau melampaui target tahunan, meningkat 2,96 persen dibandingkan 2024.
Produksi tersebut terdiri atas perikanan budidaya sebesar 997.210,64 ton atau tumbuh 1,66 persen secara tahunan, sedangkan produksi perikanan tangkap mencapai 255.508,96 ton atau naik 2,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah menilai peningkatan produksi tersebut mencerminkan stabilisasi aktivitas penangkapan ikan dan optimalisasi sarana produksi yang tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya.
Dari sisi lingkungan, luas ekosistem perairan laut yang berstatus baik pada 2025 mencapai 14.528 hektare, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target pemerintah daerah.
Capaian tersebut didukung pengelolaan 12 kawasan konservasi perairan yang dikelola melalui tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Pemprov NTB menilai peningkatan kualitas ekosistem tersebut menjadi indikator bahwa pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama antara KKP dan Pemerintah Provinsi NTB. (red)