HMI MPO Mataram Ingatkan Keresahan Publik Bisa Picu Krisis Kepercayaan
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram menilai meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HMI MPO Cabang Mataram, Sultan Rajuis, mengatakan pemerintah tidak boleh memandang keluhan masyarakat sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keresahan publik yang muncul secara luas merupakan indikator adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas kebijakan yang dirasakan di lapangan.
“Suara masyarakat harus dipandang sebagai alarm bagi bangsa. Ketika keresahan muncul secara berulang, pemerintah perlu melihatnya sebagai bentuk evaluasi publik terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan,” kata Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menjadi sumber keresahan masyarakat, di antaranya meningkatnya beban ekonomi, tingginya angka pengangguran, akses terhadap layanan publik yang belum merata, serta penegakan hukum yang dianggap belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan.
Menurut Sultan, stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan atau pencitraan, melainkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, Sultan menegaskan negara memiliki kewajiban memastikan setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab rasa keadilan masyarakat.
Ia menilai kritik dan ketidakpuasan publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Karena itu, pemerintah didorong untuk merespons aspirasi masyarakat secara terbuka dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
“Ketika masyarakat mulai mempertanyakan keadilan dan keberpihakan negara, pemerintah perlu melakukan refleksi terhadap arah kebijakan yang sedang dijalankan,” katanya.
Sultan mengingatkan bahwa pengabaian terhadap keresahan masyarakat berpotensi memicu krisis kepercayaan yang lebih luas. Menurut dia, berbagai persoalan kebangsaan kerap berawal dari ketidakmampuan pemerintah membaca aspirasi publik secara tepat waktu.
HMI MPO Cabang Mataram berharap pemerintah dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan konsistensi penegakan hukum, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.