Gelar FGD Perdana, ICMI Bedah Paradoks Pembangunan NTB : ‘Daerah Kaya SDA, Kemiskinan Masih Membelit’

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nusa Tenggara Barat menggelar diskusi publik perdana bertajuk Dialog Cendekiawan. Forum dialektik tersebut diwacanakan sebagai ruang formulasi ide, artikulasi pemikiran,  dan produksi gagasan strategis bagi pembangunan. Kegiatan yang terbuka untuk umum itu mengangkat tema “Pembangunan NTB Berkelanjutan: Tantangan Kemiskinan, Ketimpangan Wilayah, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam”, yang berlangsung di Bhumi Resto, Mataram, Sabtu (6/6/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Pemuda ICMI NTB Dr. Alfisyahrin, M.Si, Majelis Pembina Pemuda ICMI NTB Prof. Dr. Abdul Malik, M.Ag., M.Pd, Ketua Umum MPP Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan, M.H, Wakil Rektor III UMMAT sekaligus Pengurus Pemuda ICMI NTB Dr. Erwin, M.Pd, serta Sekretaris Pemuda ICMI NTB Syamsul Hidayat, Ph.D. Dialog dipandu oleh Isnaini Ibrahim dari Pemuda ICMI NTB.

Dalam pemaparannya, Ketua Pemuda ICMI NTB Dr. Alfisyahrin menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di NTB tidak boleh berhenti pada capaian angka pertumbuhan ekonomi dan statistik pemerintah semata. Menurutnya, persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan terhadap industri ekstraktif masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan.

Alfisyahrin mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh dipahami sekadar sebagai jargon teknokratis pemerintah, melainkan harus menjadi paradigma yang menjamin keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.

Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, ketiga aspek tersebut dinilai belum tumbuh secara seimbang di NTB.

“Pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu indikator penting. Tetapi pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka pertumbuhan. Persoalannya, pertumbuhan itu tidak tumbuh merata di dua pulau yang ada di NTB,” katanya.

Ia menyoroti pembangunan yang dinilai lebih terkonsentrasi di kawasan tertentu, terutama wilayah yang menjadi pusat investasi dan pariwisata. Sementara sejumlah daerah lain, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dinilai belum menikmati pembangunan infrastruktur dan penopang ekonomi secara proporsional.

Alfisyahrin juga mengkritik kondisi lingkungan hidup di NTB yang menurutnya semakin memprihatinkan. Hilangnya tutupan hutan dan melemahnya kearifan lokal dalam menjaga alam disebut sebagai bukti bahwa aspek ekologis belum menjadi prioritas pembangunan.

“Kalau kita melihat dari udara, banyak kawasan yang tampak gundul. Itu menunjukkan bahwa kearifan dalam menjaga lingkungan semakin hilang dan tidak lagi menjadi pilihan dalam pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Alfisyahrin juga mempertanyakan optimisme berbagai indikator pembangunan yang kerap dipublikasikan pemerintah. Ia mengingatkan agar masyarakat dan kalangan intelektual tidak menerima begitu saja angka-angka statistik tanpa analisis kritis terhadap realitas di lapangan.

Meski data resmi menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, ia menilai fenomena kemiskinan masih mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Kalau kemiskinan benar-benar turun secara signifikan, mengapa kita masih melihat begitu banyak warga miskin di ruang-ruang publik dan titik-titik tertentu di daerah ini? Karena itu data harus dibaca secara kritis dan tidak berhenti pada angka statistik,” katanya.

Alfisyahrin menilai salah satu akar persoalan pembangunan Indonesia, termasuk NTB, adalah kegagalan mengelola kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, menyerupai fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, ketika daerah kaya sumber daya justru tidak mampu menghadirkan kemakmuran bagi rakyatnya.

“Kita hidup di wilayah yang kaya sumber daya alam, laut, dan berbagai potensi ekonomi. Tetapi kekayaan itu belum otomatis membuat masyarakat menjadi sejahtera,” ujarnya.

Ia juga mengkritik ketergantungan daerah terhadap industri ekstraktif, khususnya sektor pertambangan. Menurutnya, cadangan tambang bersifat terbatas dan pada akhirnya akan habis, sementara dampak ekologis yang ditinggalkan dapat berlangsung jauh lebih lama.

“Industri ekstraktif tidak bisa terus-menerus dijadikan tumpuan pembangunan. Deposit tambang akan berkurang dan habis, sementara kerusakan lingkungan yang ditinggalkan bisa menjadi masalah baru bagi generasi berikutnya,” katanya.

Karena itu, Alfisyahrin mendorong pemerintah daerah mencari sumber pertumbuhan ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi lokal berbasis masyarakat dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan.

Di sisi lain, ia menilai kelembagaan ekonomi di NTB masih cenderung eksklusif dan belum sepenuhnya memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat, terutama pelaku UMKM.

Menurutnya, pembangunan hanya akan menghasilkan kesejahteraan yang merata apabila negara mampu membangun institusi yang inklusif, membuka akses terhadap permodalan, pekerjaan, dan layanan publik bagi seluruh warga tanpa kecuali.

“Persoalan pembangunan NTB bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu menghadirkan keadilan sosial, menjaga lingkungan, dan memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat,” tegas Alfisyahrin.