Ari Garmono: Lombok Darurat “Investor Karbitan”, Negara Harus Hadir Sebelum Korban Bertambah

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sekaligus pengamat dan peneliti pariwisata, Ari Garmono, meminta pemerintah dan aparat terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena maraknya pihak-pihak yang mengaku investor dan menjual narasi investasi pariwisata di Lombok tanpa realisasi yang jelas.

Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan kerugian investor pada proyek Marina Bay City di Sekotong yang kini menjadi perhatian publik, setelah sejumlah investor mengaku telah menyetorkan dana investasi dalam proyek yang dijanjikan sebagai kawasan properti dan pariwisata premium di Lombok.

Menurut Ari Garmono, kasus Marina Bay seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di NTB bahwa sektor pariwisata dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membangun kepercayaan publik dan menarik dana investor melalui janji-janji pembangunan yang belum tentu sejalan dengan realitas di lapangan.

“Yang harus diwaspadai bukan hanya investasi bodong dalam pengertian klasik. Yang lebih berbahaya adalah ketika orang menjual mimpi tentang pariwisata, menjual mimpi tentang resort mewah, marina internasional, eco-resort, smart city, atau kawasan wisata kelas dunia, lalu mengkapitalisasi kepercayaan publik sebelum proyeknya benar-benar ada,” kata Ari Garmono.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Lombok mengalami ledakan promosi investasi setelah berkembangnya kawasan Mandalika. Bersamaan dengan itu muncul gelombang individu maupun kelompok yang mengaku investor internasional, pengembang properti, konsultan investasi, hingga pengusaha global yang aktif membangun citra melalui podcast, seminar, media sosial, gathering investor, dan berbagai forum promosi.

“Yang dijual bukan bangunan. Yang dijual bukan hotel. Yang dijual adalah ekspektasi. Yang dijual adalah cerita tentang masa depan Lombok,” ujarnya.

Ari menilai pola tersebut dapat dilihat dari sejumlah proyek besar yang berulang kali muncul dalam pemberitaan dengan nilai investasi fantastis, namun progresnya sering kali tidak sebanding dengan besarnya narasi yang dibangun kepada publik.

Ia mencontohkan proyek Marina Bay City di Sekotong yang saat ini menjadi sorotan, proyek resort skala besar di kawasan selatan Lombok Timur yang selama bertahun-tahun diperkenalkan sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan, serta proyek kereta gantung Rinjani yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan perizinan dan lingkungan meskipun telah diperkenalkan sejak lama sebagai proyek strategis pariwisata NTB.

“Saya tidak sedang menuduh proyek tertentu melakukan pelanggaran hukum. Tetapi publik berhak bertanya. Berapa banyak proyek yang diumumkan secara besar-besaran? Berapa banyak yang benar-benar selesai? Berapa banyak yang menghasilkan lapangan kerja sesuai janjinya?” katanya.

Ari juga mengingatkan adanya fenomena yang mulai terindikasi di sejumlah kawasan wisata Lombok, khususnya kawasan selatan dan Mandalika, yaitu munculnya jaringan pemasaran properti lintas negara yang secara agresif menawarkan investasi kepada calon pembeli luar negeri.

Menurutnya, aktivitas pemasaran tersebut harus diawasi untuk memastikan tidak terjadi penghimpunan dana yang tidak transparan dengan menggunakan narasi investasi pariwisata sebagai alat pemasaran.

“Kalau ada orang mengaku investor, kita harus tahu investasinya dari mana. Kalau ada proyek bernilai ratusan miliar atau triliunan rupiah, kita harus tahu sumber dananya apa. Kalau ada penjualan properti ke luar negeri, kita harus tahu bagaimana arus uangnya. Jangan sampai Lombok hanya dijadikan panggung untuk fundraising berkedok investasi pariwisata,” tegasnya.

Karena itu Ari meminta adanya koordinasi lebih kuat antara: Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata Provinsi NTB,DPMPTSP, Kantor Imigrasi, OJK, PPATK dan pihak kepolisian.

Menurutnya, setiap proyek yang mengklaim membawa investasi besar seharusnya dapat menunjukkan secara terbuka status perizinan, struktur investasi, sumber pendanaan, progres pembangunan, dan manfaat ekonomi yang telah dihasilkan.

“Jangan sampai yang tumbuh di Lombok bukan ekonomi pariwisata, tetapi ekonomi janji investasi. Jangan sampai yang berkembang bukan pembangunan, tetapi industri penjualan mimpi. Karena ketika proyek gagal, yang paling dirugikan bukan hanya investor, tetapi juga nama baik Lombok sebagai destinasi wisata dan investasi,” ujar Ari.

Ari Garmono juga mengingatkan agar ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika meningkatkan kehati-hatian dalam menerima dan mempromosikan calon investor yang mengatasnamakan diri sebagai pemilik modal besar atau jaringan investasi internasional.

Menurutnya, status Mandalika sebagai proyek strategis nasional dan salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia menjadikan kawasan tersebut sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh legitimasi bisnis melalui kedekatan dengan proyek pemerintah.

“ITDC adalah BUMN yang mengelola salah satu aset strategis nasional. Karena itu jangan sampai nama besar Mandalika dimanfaatkan oleh investor-investor gadungan atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas investasi yang memadai. Jangan sampai mereka menggunakan Mandalika sebagai alat pemasaran untuk membangun kredibilitas, lalu menjual cerita investasi tersebut kepada pihak lain di luar negeri,” ujar Ari Garmono.

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan munculnya individu maupun kelompok yang berusaha membangun citra sebagai investor besar dengan cara menampilkan kedekatan dengan proyek-proyek strategis, menghadiri forum investasi, memproduksi konten promosi, atau memanfaatkan simbol-simbol pembangunan nasional untuk meningkatkan kepercayaan calon investor.

Menurut Ari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena yang dipertaruhkan bukan hanya dana masyarakat atau calon investor, tetapi juga reputasi NTB dan Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel.

Fenomena menguapnya sejumlah kabar investasi besar yang sebelumnya sempat ramai diberitakan dan dipromosikan kepada publik adalah contoh nyata realitas yang dia maksud.

“Masyarakat tentu masih ingat bagaimana beberapa proyek besar pernah diperkenalkan dengan nilai investasi yang fantastis, melibatkan investor internasional, menghadirkan berbagai narasi pembangunan kelas dunia, tetapi kemudian perkembangannya sulit dilacak atau bahkan menghilang dari ruang publik tanpa kejelasan yang memadai. Ini yang perlu dievaluasi bersama.”

Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan berbagai proyek yang pernah diperkenalkan sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk rencana pembangunan resort-resort mewah di kawasan selatan Lombok Timur maupun proyek kereta gantung Rinjani yang dalam beberapa kesempatan pernah dipromosikan sebagai salah satu investasi pariwisata terbesar di NTB.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan pengumuman investasi, melainkan realisasi investasi. Jangan sampai daerah terus-menerus disuguhi angka triliunan rupiah, investor internasional, dan konsep pembangunan spektakuler, tetapi hasil yang terlihat di lapangan tidak sebanding dengan narasi yang dibangun. Jangan sampai nama Mandalika, Rinjani, atau destinasi-destinasi unggulan NTB dijadikan komoditas pemasaran oleh segelintir pihak yang lebih ahli menjual cerita daripada merealisasikan investasi.”

Menurut Ari, keberhasilan investasi harus diukur dari pembangunan yang benar-benar terjadi, jumlah tenaga kerja yang terserap, kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya konferensi pers, podcast, presentasi investasi, atau publikasi yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa NTB baginya tentu harus terbuka terhadap investor asing maupun domestik yang serius. Namun keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar sektor pariwisata tidak menjadi kendaraan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan euforia investasi untuk kepentingan pribadi.

“Investor sejati meninggalkan jejak berupa pembangunan, lapangan kerja, pajak, dan manfaat ekonomi. Yang perlu diwaspadai adalah pihak-pihak yang lebih banyak meninggalkan seminar, podcast, presentasi, dan janji dibandingkan bangunan yang benar-benar berdiri,” tutup Ari Garmono.