Pulau Sumbawa Gendong Ekonomi NTB, Pembangunan Timpang : Massa PPS Siapkan Aksi Serentak dan Akan Blokade Poto Tano

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Kontribusi ekonomi Pulau Sumbawa terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perbincangan jelang aksi Akbar Masa PPS 2 juni esok. Di tengah dominasi sektor pertambangan yang mendorong lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, muncul tudingan pertumbuhan ekonomi tersebut kontras dengan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa.

Situasi itu memicu eskalasi tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aliansi PPS menyatakan akan menggelar aksi serentak di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat yang dinilai belum menunjukkan komitmen nyata terhadap pembentukan daerah otonomi baru tersebut.

Dalam narasi yang berkembang di kalangan massa PPS, Pulau Sumbawa disebut menjadi salah satu motor utama ekonomi NTB melalui aktivitas pertambangan berskala besar, terutama tambang tembaga dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, tingginya kontribusi ekonomi itu dinilai belum diikuti percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat secara merata.

Aliansi PPS menilai kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi dan realisasi pembangunan telah melahirkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut diperkuat oleh persepsi adanya ketimpangan kebijakan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan wilayah lain di NTB.

Sebagai bentuk tekanan politik, massa PPS dijadwalkan menggelar aksi “mimbar bebas” secara serentak di sejumlah titik. Bahkan, dalam sejumlah pernyataan yang beredar, muncul ancaman penutupan total Pelabuhan Poto Tano apabila tuntutan masyarakat terkait pemekaran daerah terus diabaikan.

Ketua Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir, mengatakan gerakan yang dilakukan merupakan respons terhadap kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa belum memperoleh keadilan pembangunan. “Gerakan ini adalah respons atas rasa tidak adil yang dialami masyarakat Pulau Sumbawa dibandingkan dengan wilayah lain. Dengan membawa semangat kemandirian, massa menuntut hak mereka untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat demi mencapai pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan dan lepas dari bayang-bayang ketergantungan ekonomi semata,” kata Abdussyahir.

Menurut dia, tuntutan pemekaran bukan semata persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan harapan masyarakat untuk memperoleh akses pembangunan yang lebih proporsional dan sesuai dengan kontribusi ekonomi yang diberikan Pulau Sumbawa terhadap NTB.

Rencana aksi tersebut diperkirakan akan menjadi ujian baru bagi pemerintah pusat dalam merespons aspirasi pembentukan daerah otonomi baru yang selama bertahun-tahun masih terhambat kebijakan moratorium. Di sisi lain, ancaman penutupan Pelabuhan Poto Tano berpotensi memunculkan dampak ekonomi dan mobilitas yang luas karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu jalur utama penghubung Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.