Pemprov NTB Dorong Produk Lokal Jadi Penopang Utama Program MBG, Perputaran Anggaran Capai Rp27,7 Miliar per Hari
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong produk lokal menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan, serta Kepatuhan terhadap Standar Operasional Program MBG yang digelar di Mataram, Jumat (29/5).
Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk menciptakan efek ekonomi berantai melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, hingga jaringan distribusi lokal.
“Program ini memiliki efek ganda, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” ujar Abul Chair.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, anggaran Program MBG yang beredar di NTB saat ini mencapai sekitar Rp27,7 miliar per hari. Distribusi terbesar mengalir ke Lombok Timur sebesar Rp8,3 miliar per hari, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp4 miliar per hari dialokasikan untuk upah produktif tenaga kerja lokal. Program ini disebut telah menyerap lebih dari 40 ribu pekerja yang terlibat langsung dalam operasional MBG di berbagai wilayah NTB.
Selain penyerapan tenaga kerja, Pemprov NTB juga menargetkan penguatan rantai pasok berbasis daerah. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.457 supplier lokal yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan pemasok lainnya telah terlibat dalam program tersebut. Sementara itu, sebanyak 828 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk mendukung distribusi dan pelayanan program.
Pemerintah daerah juga mewajibkan penggunaan komoditas pangan lokal seperti telur, sayuran, ikan, dan hasil pertanian lainnya yang dipasok langsung dari petani dan nelayan NTB. Kebijakan itu dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi tetap berada di daerah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menekankan bahwa manfaat ekonomi program tidak boleh lebih banyak dinikmati pihak di luar daerah.
“Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” kata Sony.
Ia menambahkan, tahun kedua pelaksanaan MBG akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta pengawasan terhadap seluruh mitra yang terlibat dalam rantai pasok program.
Sejumlah data sebelumnya juga menunjukkan program MBG di NTB terus mengalami ekspansi. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mendekati dua juta orang dengan penyerapan puluhan ribu tenaga kerja lokal dan ratusan dapur pelayanan gizi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Pemprov NTB menilai program tersebut bukan hanya agenda pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa.