Aksi HMI di Kantor Gubernur NTB Ricuh, Masa Desak Penghentian Program Desa Berdaya Hingga Audit Distribusi Pupuk Subsidi
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait persoalan pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur.
Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi di depan kantor gubernur. Mereka menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar di NTB yang belum terselesaikan.
Salah satu orator aksi, Agil Al Munawar, mengatakan pihaknya telah mengkaji berbagai persoalan di NTB, mulai dari isu hukum hingga pendidikan.
“kami telah mengkaji berbagai persoalan yang ada di NTB, baik isu hukum maupun pendidikan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki visi-misi NTB makmur mendunia,” kata Agil dalam orasinya.
Agil juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan yang dinilai belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Bapak Gubernur NTB tidak bisa melihat infrastruktur di desa. Mereka hanya fokus infrastruktur di kota,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Ahmad Nasri, menyampaikan pernyataan sikap organisasi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD NTB.
HMI menolak praktik komersialisasi pendidikan yang disebut berkedok uang komite, uang pembangunan, maupun sumbangan sukarela yang dinilai memberatkan masyarakat di tingkat SMA/SMK/MA. Massa aksi juga menagih janji Gubernur NTB terkait program beasiswa gratis bagi pemuda NTB di luar skema APBD.
“Menagih janji Gubernur NTB soal beasiswa bagi pemuda NTB,” kata Nasri.
Selain itu, HMI mendesak pemerintah memberikan upah yang layak bagi guru honorer dan PPPK, serta memastikan bantuan pertanian tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya buruh tani.
Mahasiswa juga meminta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk subsidi. Mereka menyoroti persoalan kelangkaan pupuk dan dugaan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) saat musim tanam.
Di sektor pertanian, HMI mendesak pemerintah daerah melakukan intervensi pasar dan menetapkan standar harga bawah terhadap sejumlah komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, tembakau, dan porang. Massa aksi menilai petani kerap dirugikan akibat permainan tengkulak saat panen raya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta Badan Kehormatan DPRD NTB menindak anggota dewan yang dinilai jarang menghadiri rapat paripurna maupun tidak hadir saat masyarakat menyampaikan aspirasi.
Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa mendesak gubernur dan DPRD NTB segera memperbaiki seluruh jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
HMI juga meminta Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal, sekaligus membentuk tim pengawas independen dalam pelaksanaan program tersebut.
Di akhir pernyataannya, Nasri juga mendesak gubernur menghentikan program desa berdaya yang dinilai menghabiskan anggaran tanpa menunjukkan progres selama satu tahun terakhir.
“Mendesak gubernur untuk memberhentikan program desa berdaya karena dinilai penghabisan anggaran tidak menunjukkan progress selama satu tahun ini,” tutup Nasri.