NTB Bebas Utang, Pemprov Fokus Tekan Kemiskinan dan Reformasi Tata Kelola
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan fokus pembangunan daerah pada pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4/2026). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut, arah pembangunan tersebut menjadi fondasi menuju visi “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia”.
Iqbal mengatakan angka kemiskinan di NTB masih berada di atas 10 persen, dengan sekitar 2 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem. Menurutnya, cita-cita menjadikan NTB mendunia tidak akan tercapai tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. “Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” ujarnya. Ia juga menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan semata karena berisiko meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
Pemprov NTB menargetkan tidak ada lagi desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit setara rata-rata nasional. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa dan tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan serta irigasi. Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal Program Desa Berdaya dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, sementara 257 desa lainnya akan mendapat intervensi melalui program tematik berbasis kebutuhan masyarakat.
Di sektor pertanian, Pemprov NTB mencatat peningkatan nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. Menurut Iqbal, kenaikan tersebut menjadi indikator positif terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata disiapkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Pada sektor tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB mengklaim telah melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar. “Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” kata Iqbal. Meski berdampak pada keterbatasan fiskal, langkah tersebut disebut sebagai upaya membangun pondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Pemprov juga melakukan reformasi birokrasi melalui penerapan manajemen talenta serta penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial daerah.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Musrenbang 2026 menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat. Forum yang digelar pada 14–16 April 2026 itu menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya penetapan strategi program unggulan 2027, 13 indikator makro pembangunan daerah, serta arah kebijakan RKPD 2027. Musrenbang juga menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menilai kinerja penyerapan anggaran di NTB cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat akan mendampingi pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah untuk menutup kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pendapatan daerah. Menurutnya, penguatan investasi, ekspor, UMKM, dan iklim usaha menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB secara berkelanjutan.