Pengurus MUI NTB 2025–2030 Dikukuhkan
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pengukuhan pengurus masa khidmat 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Kebangsaan, Sabtu (11/4/2025), di Auditorium UIN Mataram. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari daerah.
Pengukuhan dilakukan oleh perwakilan MUI Pusat, KH Masduki Baidlowi, disaksikan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta jajaran pimpinan daerah dan akademisi.
Baca Juga : Petani Desa Pandai Protes, Truk Mengantre Berhari-hari, Dua Truk Diduga Milik Kades Selalu Lolos Antrian
Ketua MUI NTB, TGH Badrun, menyatakan kepengurusan baru siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam merespons persoalan keumatan. Ia menyebut MUI NTB saat ini menghimpun 124 ulama dari berbagai latar belakang keilmuan.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan keumatan, termasuk praktik perjudian, kekerasan seksual, dan maraknya kasus narkotika di NTB,” ujarnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menekankan perlunya perluasan peran ulama dalam menjawab persoalan sosial. Menurutnya, ulama tidak hanya berperan dalam forum bahtsul masail, tetapi juga harus hadir dalam ijtihad sosial.
Baca Juga : Pemprov NTB Klarifikasi Polemik Menjamurnya Tambak Udang KLU, 13 total yang baru berizin
“Ulama perlu terlibat aktif dalam menjawab problem sosial seperti pernikahan dini, perjudian, hingga kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pesantren,” katanya.
Ia juga memaparkan tiga prioritas pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas internasional.
Sementara itu, KH Masduki Baidlowi menyoroti tantangan otoritas keilmuan ulama di era digital. Ia mengingatkan bahwa arus informasi instan berpotensi menggeser otoritas keagamaan jika tidak direspons secara tepat.
“Di era digital, otoritas keilmuan ulama mulai terdisrupsi oleh algoritma platform. Informasi keagamaan sering diakses instan tanpa kedalaman metodologis,” ujarnya.
Ia menambahkan, MUI harus mampu menghadirkan pelayanan umat yang profesional dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.
Dalam orasi kebangsaan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membimbing masyarakat. Menurutnya, peran ulama harus didukung oleh teknokrat dan kebijakan politik yang berpihak pada umat.
“Kontribusi lintas sektor harus berorientasi pada kemaslahatan, atau memberi manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.