Viral Bantuan Rp550 Ribu Korban Kebakaran Sumbawa, Pemprov NTB: Swadaya ASN, Bukan dari Gubernur
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Polemik bantuan sebesar Rp550 ribu per kepala keluarga (KK) bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat klarifikasi dari pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa bantuan yang sempat viral di media sosial tersebut bukan berasal dari Gubernur NTB maupun program resmi Pemerintah Provinsi.
Ia menjelaskan, bantuan yang beredar tersebut merupakan hasil gotong royong aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB bersama unsur pendidikan di daerah.
“Bantuan ini merupakan hasil urunan gotong royong ASN Pemprov yang bertugas di UPT Pengawas Ketenagakerjaan, KCD Dikbud, pengawas Balai Jalan Provinsi, serta para kepala sekolah SMA/SMK. Dari mereka terkumpul uang sebesar Rp20 juta, kemudian juga disalurkan bantuan berupa 150 dus air kemasan, 250 dus mi instan, 70 tray telur, serta lima karung pakaian layak pakai,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan tunai tersebut diserahkan langsung kepada warga terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
“Setelah bertemu langsung dengan kepala desa dan para korban kebakaran, bantuan uang tersebut diserahkan secara tunai, sehingga masing-masing dari 35 kepala keluarga menerima Rp550 ribu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahsanul Khalik menyebut adanya kekeliruan dalam penyebutan sumber bantuan saat penyaluran di lapangan.
“Dana itu betul-betul hasil urunan ASN. Saat penyerahan, mereka menuliskan sebagai ‘bantuan gubernur’, namun yang dimaksud sebenarnya adalah ASN Pemprov NTB, bukan bantuan pribadi gubernur,” jelasnya.
Ia juga tidak menampik adanya kemungkinan distorsi informasi yang berkembang di ruang publik.
“Kemungkinan ada pihak atau oknum yang kemudian memelintir informasi ini dengan narasi provokatif sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, informasi mengenai bantuan Rp550 ribu per KK memicu reaksi publik di media sosial. Sejumlah warganet menilai nominal tersebut terlalu kecil jika diasosiasikan sebagai bantuan resmi pemerintah bagi korban bencana.
Namun setelah klarifikasi disampaikan, diketahui bahwa bantuan tersebut bukan merupakan program resmi pemerintah daerah.
Di sisi lain, muncul pula perbandingan dari sebagian publik terkait respons pemerintah provinsi dalam penanganan bencana di wilayah berbeda. Hal ini merujuk pada kehadiran langsung gubernur dalam sejumlah kejadian di Pulau Lombok yang dinilai lebih cepat dibandingkan respons pada peristiwa kebakaran di Sumbawa.
Menanggapi hal tersebut, Ahsanul Khalik menyatakan bahwa agenda gubernur saat ini cukup padat, namun penanganan tetap berjalan melalui perangkat daerah terkait.
“Sejak hari pertama kejadian, BPBD dan Dinas Sosial sudah diperintahkan turun langsung ke lokasi dengan membawa bantuan,” katanya.
Ia juga menambahkan, Dinas Sosial NTB kembali menyalurkan bantuan lanjutan berupa beras sebanyak satu ton untuk warga terdampak.
Kebakaran hebat sebelumnya melanda permukiman warga di Desa Kalimango pada Minggu (22/3/2026) dini hari. Sedikitnya 31 rumah dilaporkan hangus terbakar.
Salah seorang warga, Junaidi Agang, mengatakan api pertama kali terlihat sekitar pukul 00.30 WITA dari salah satu rumah warga.
“Api cepat sekali membesar dan merambat ke rumah lainnya. Sekitar 31 rumah terbakar,” ujarnya.
Warga sempat berupaya memadamkan api secara mandiri sebelum bantuan mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Alas tiba di lokasi. Api dilaporkan baru dapat dipadamkan sekitar tiga jam kemudian.
Sejumlah warga juga mengeluhkan keterlambatan respons pemadam kebakaran kabupaten yang disebut terkendala jarak tempuh sekitar 75 kilometer dari lokasi kejadian.
Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, para korban masih membutuhkan bantuan lanjutan untuk pemulihan pascabencana.