MIO NTB Minta Klarifikasi Terbuka Dugaan Pembatasan Akses Wartawan di Pemda Lombok Barat
Lombok Barat, narasimedia.net –
Polemik dugaan diskriminasi terhadap wartawan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) kembali mencuat. Isu ini berkembang setelah beredarnya status media sosial yang membantah adanya pembatasan akses, dengan menyebut Pemkab telah menyediakan forum “Jumat Wartawan”.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MIO NTB Feryal MP menyatakan bahwa persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar keberadaan forum informal, melainkan kesetaraan akses media dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Baca Juga : Skandal Calo Loker PT AMNT, Sejumlah Warga Jerowaru Lotim Kena Tipu
“Ini bukan soal bisa berkumpul atau tidak dalam forum informal. Substansinya adalah hak pers untuk memperoleh informasi dalam kegiatan resmi pemerintah,” ujar Feryal dalam keterangan tertulis, Jumat.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Feryal, apabila seluruh media memiliki akses yang sama terhadap agenda resmi Pemkab, tidak akan muncul keluhan dari sejumlah organisasi wartawan. Ia menyebut adanya laporan media yang sebelumnya rutin meliput kegiatan pemerintah daerah, namun belakangan tidak lagi menerima undangan atau mengalami kesulitan akses wawancara.
“Jika memang tidak ada pembatasan, hal itu dapat dijelaskan secara terbuka dengan menunjukkan mekanisme distribusi undangan dan akses peliputan,” katanya.
Baca Juga : Akademisi Kritik Konflik Lahan di Balik Ekspansi Pariwisata NTB
Feryal menegaskan, pemerintah daerah tidak diperkenankan membedakan akses informasi berdasarkan kedekatan, afiliasi, maupun sikap pemberitaan media. Ia menyebut prinsip transparansi harus dijalankan secara setara terhadap seluruh media yang memenuhi standar jurnalistik.
MIO NTB, lanjutnya, mendorong adanya klarifikasi terbuka dan dialog antara pemerintah daerah dengan organisasi pers untuk memastikan mekanisme akses informasi berjalan adil dan akuntabel.
Polemik ini dinilai perlu segera diselesaikan guna menjaga iklim hubungan antara pemerintah daerah dan media, serta menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara utuh. (*)