Akademisi Kritik Konflik Lahan di Balik Ekspansi Pariwisata NTB
Foto : Pengasong lokal di areal KEK Mandalika (ist/ source : detikbali)
//Pariwisata NTB Dinilai Picu Marginalisasi Warga Lokal
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Ekspansi industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menyisakan persoalan sosial, terutama terkait konflik lahan dan ruang hidup masyarakat lokal. Akademisi Universitas Bima Internasional, Dr. Alfisahrin, M.Si, menyoroti meningkatnya ketegangan antara kepentingan investasi dan hak komunitas lokal di sejumlah kawasan wisata strategis.
Dalam opininya yang dipublikasikan Narasimedia, Alfisahrin menyebut pembangunan kawasan wisata kerap dibarengi dengan penggusuran dan marginalisasi warga, khususnya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
“Di balik gemerlap pembangunan resort dan infrastruktur megah, ada warga lokal yang terdampak langsung. Konflik ruang hidup ini tidak selalu terlihat sebagai kekerasan terbuka, tetapi hadir melalui regulasi dan tata kelola yang eksklusif,” ujarnya.
Baca Juga : Dikawal TNI-Polri, ITDC Dijadwalkan Lakukan Pengosongan Lahan Pantai Tanjung Aan Hari Ini
Ia menilai, pembangunan pariwisata di NTB dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan pertumbuhan signifikan dari sisi investasi dan infrastruktur. Kehadiran Sirkuit Mandalika yang dikelola ITDC menjadi simbol industrialisasi pariwisata modern di daerah tersebut.
Namun, menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada percepatan investasi berpotensi mengabaikan aspek keadilan sosial dan partisipasi masyarakat lokal.
Alfisahrin mengungkapkan, lebih dari dua ribu warga komunitas Sasak disebut terdampak dalam proses penataan kawasan Mandalika. Lapak-lapak pedagang kecil tidak lagi diperbolehkan berada di jantung kawasan wisata dengan alasan penataan dan estetika.
“Ketika ruang ekonomi tradisional dipinggirkan, warga yang sebelumnya menjadi tuan rumah justru berubah menjadi penonton di kampung sendiri,” katanya.
Baca Juga : Usai Penggusuran, Tanjung Aan Siap Dibangun Hotel Bintang 5 dengan nilai investasi Rp 2,1 Triliun
Ia menambahkan, fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, investor, dan masyarakat. Dalam perspektif antropologi politik, pariwisata bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan arena kontestasi kepentingan.
Selain di Mandalika, ia juga menyinggung potensi konflik di sejumlah destinasi lain yang tengah berkembang, seperti kawasan Gili dan wilayah selatan Lombok. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dinilai memperbesar risiko gesekan sosial di tengah masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 masih berada di angka 11,78 persen atau sekitar 654 ribu jiwa. Alfisahrin menilai, angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan secara merata.
“Pertumbuhan ekonomi sektoral belum otomatis menghadirkan distribusi kesejahteraan. Jika tidak ada kebijakan redistributif dan proteksi sosial yang kuat, konflik akan terus berulang,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat model pembangunan pariwisata inklusif, dengan membuka ruang partisipasi bermakna bagi komunitas lokal sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan investor menyerap tenaga kerja lokal serta mengintegrasikan produk UMKM dalam rantai pasok industri pariwisata.
Baca Juga : Miris ! Daerah Penghasil Emas : KSB Justru Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi di NTB
Menurutnya, tanpa pembenahan tata kelola, pembangunan pariwisata berisiko memperlebar jarak sosial antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil.
“Pemerintah harus mendefinisikan ulang untuk siapa pembangunan ini dijalankan. Pariwisata tidak boleh hanya menjadi etalase modernitas, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan,” tegasnya. (red)