Isu Ekologis di NTB Kian Memprihatinkan, Warga Desa Serakapi Ungkap Keresahan
Dompu, NARASIMEDIA.NET — Seorang warga Desa Serakapi, Kecamatan Dompu, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah setelah air yang selama bertahun-tahun digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari berubah keruh akibat kerusakan hutan di sekitar sumber mata air.
Melalui akun Facebook-nya, Alfan dengan nama akun Alfan York mengunggah foto kondisi hutan yang tampak rusak. Ia menilai tidak adanya batasan konservasi yang semestinya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memperparah situasi.
“Sudah sejak dulu tidak ada upaya proteksi hutan. Puncaknya, air kami sekarang mengeruh karena ekosistem hutan makin rusak,” ujar Alfan.
Menurutnya, hutan tersebut sebelumnya berfungsi menjaga kualitas air yang dikonsumsi warga. Namun, sejak mengalami kerusakan dan tanpa dukungan peraturan daerah yang tegas, kondisi hutan di wilayah mereka semakin memprihatinkan.
“Dulu, hutan ini sangat rimbun dan airnya jernih. Sekarang air mengeruh seiring rusaknya hutan,” ungkapnya.
Alfan menegaskan bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Ia khawatir kerusakan ekologis di Serakapi akan menjadi “bom waktu” yang merugikan seluruh masyarakat.
“Kami mendesak Gubernur NTB dan DPRD Provinsi NTB membahas masalah ini secara serius. Jangan menunggu hutan habis dan anggaran tersedot penanganan bencana akibat regulasi yang tidak tegas dan perizinan yang hanya berorientasi uang,” tegasnya.
Keluhan warga tersebut mendapat dukungan dari Kepala Desa Serakapi, Melalui Kontak WhatsApp, Mardona, A.Ma, membenarkan bahwa kerusakan hutan telah berdampak langsung pada kualitas air di desanya. Ia menyebut persoalan ini telah berulang kali disampaikan ke pemerintah daerah, namun belum mendapat respons memadai.
“Kami di pemerintah desa sudah berkali-kali menyampaikan kondisi ini. Kerusakan hutan sangat memengaruhi sumber air warga. Kami berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah maupun provinsi,” tegas Mardona.

