Aksi Damai Kasta NTB Ricuh, Benturan Dengan Mamiq Dar dan Laskar NTB Bersenjata Balok Kayu
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Aksi damai yang digelar LSM Kasta NTB di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/9), berakhir ricuh setelah seorang pria berpeci yang disebut-sebut sebagai Mamiq Dar datang bersama rombongan berbaju bertuliskan Laskar NTB dan membubarkan paksa massa aksi. Padahal, aksi tersebut telah memiliki administrasi lengkap dan sejak awal berjalan damai dengan tuntutan percepatan legalisasi izin usaha pertambangan rakyat (IPR).
Situasi memanas ketika rombongan Laskar NTB membawa balok kayu dan mengeluarkan ancaman yang hampir memicu benturan. Meski demikian, Kasta NTB akhirnya memilih mundur untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut.
Baca Juga : Pasien Jantung Asal KLU Terlantar di Jakarta, Relawan Kritik Respons Simbolis Pemda
Dari investigasi media ini, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Mamiq Dar disebut memiliki afiliasi dengan Gubernur NTB. Dugaan keterlibatan ini dinilai menjadi salah satu alasan di balik pembubaran paksa aksi Kasta NTB.
Sejumlah warga yang menyaksikan insiden itu menyayangkan kejadian tersebut. Mereka menilai, aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan IPR justru terhalang akibat tindakan sepihak yang menimbulkan kericuhan.
Yuni Bourhany, warga Sumbawa Barat, menegaskan pemerintah provinsi harus segera bersikap tegas.
“Saya melihat ini sangat tidak adil. Aspirasi yang seharusnya tersampaikan dengan baik akhirnya tidak bisa diterima karena ada oknum yang membuat aksi tidak berjalan damai. Pemerintah provinsi harus lebih serius mendengarkan rakyat dan mempercepat pengesahan IPR,” katanya.
Baca Juga : Rumah Singgah Sementara di RSUD NTB Tuai Kritik, 10 Pasien dan 20 Pendamping Bertahan di Kondisi Serba Minim
Menurut Yuni, percepatan legalisasi izin tambang rakyat penting agar masyarakat tidak lagi terjerumus dalam penambangan ilegal. “Kalau IPR dipercepat, masyarakat bisa bekerja dengan tenang tanpa harus melanggar hukum. Ini sebenarnya yang ditunggu rakyat,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah provinsi belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan pengesahan izin tambang rakyat. Warga berharap Gubernur NTB segera memberikan kepastian hukum dan membuka ruang dialog, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (red)