Masyarakat Sumbawa Barat Ancam Blokade Akses Ke PT AMNT, Mengikut Tudingan Diskriminasi Pekerja Lokal
Foto : Yuni Bourhany, koordinator Aksi/ aktivis Sumbawa Barat.
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET – Ketegangan sosial mencuat di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, menyusul rencana warga melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk protes terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan tambang pemilik konsesi Batu Hijau itu dituding mengabaikan hak masyarakat lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Rencana aksi tersebut disebut sebagai puncak akumulasi kekecewaan warga, yang merasa termarjinalkan oleh dominasi pekerja dari luar daerah. Mereka menilai rekrutmen oleh perusahaan cenderung mengeksklusi warga lokal, termasuk dalam pemberdayaan tenaga kerja di lingkar tambang.
Blokade akan difokuskan di tiga titik strategis sekitar kantor Kecamatan Maluk, dengan sasaran utama menghentikan arus kendaraan perusahaan, khususnya yang mengangkut karyawan dari luar daerah atau yang tidak menguasai bahasa lokal.
Raja Ampat Dan Absennya Visi Ekologis Dalam Arah Pembangunan Nasional
“Kami tidak akan beri toleransi. Karyawan yang bukan orang lokal, yang tidak bisa bahasa Sumbawa, tidak akan bisa lewat,” tegas Yuni Bourhany, koordinator aksi sekaligus aktivis Sumbawa Barat.
Menurut Yuni, ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja lokal berpotensi menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas perusahaan, termasuk dari sisi reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.
“Jika pekerja lokal terus-menerus dikesampingkan, reputasi PT AMNT akan jatuh. Saham bisa menurun, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan, termasuk soal relaksasi yang kini sedang diminta perusahaan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, konflik ini berisiko menimbulkan dampak berkelanjutan seperti: Penurunan nilai saham dan citra perusahaan di mata investor, Meningkatnya potensi konflik sosial di sekitar tambang, Gangguan terhadap distribusi logistik dan operasional, Intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat, Sorotan tajam terhadap isu sosial dan lingkungan
Selain masalah ketenagakerjaan, warga juga menyoroti dampak ekologis akibat kegiatan pertambangan. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan terjadinya pergeseran sosial yang dinilai tidak sepadan dengan manfaat ekonomi yang diterima.
“Kami merasa terbuang di tanah sendiri. Alam kami rusak, air kami tercemar, tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting. Kami sudah cukup sabar,” imbuh Yuni.
Warga mendesak pemerintah daerah untuk tidak bersikap pasif. Mereka menuntut perlindungan nyata terhadap hak tenaga kerja lokal serta menolak stigma yang menyebut masyarakat Maluk tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk bekerja di sektor pertambangan.
Fahri Hamzah Soal Pemekaran Pulau Sumbawa: Kembalikan ke Legislator Sepenuhnya
Yuni memgatakan, Aksi blokade akan digelar secara damai, namun tetap tegas dan tanpa kompromi. Ini menjadi sinyal kuat kepada PT AMNT maupun pemerintah pusat, bahwa ketimpangan yang terus berlanjut dapat memicu penolakan terhadap upaya relaksasi perizinan yang sedang diajukan perusahaan.
“Kalau AMNT tetap abai, maka jangan harap masyarakat akan mendukung relaksasi. Bahkan, publik bisa mendorong agar izin relaksasi ditolak. Blokade ini adalah bentuk perlawanan damai, tapi pesannya sangat jelas: kami menuntut keadilan,” tutup Yuni.
Pewarta : Wahyu | Redaktur : Febrian