Prabowo Percepat PTN Gratis, UKT dan Uang Pangkal Masuk Perhitungan Pemerintah
//Rampasan Aset Koruptor Jadi Opsi Sumber Dana
JAKARTA, NARASIMEDIA.NET — Presiden Prabowo Subianto mempercepat rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah kini mematangkan skema pembebasan biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
Perkembangan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah akan mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah dalam waktu dekat.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy dalam keterangan pemerintah, Rabu (23/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan, pemerintah telah mulai menghitung berbagai komponen pembiayaan yang selama ini menopang operasional PTN.
Perhitungan tersebut mencakup penerimaan dari UKT, iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Menurut Brian, hasil penghitungan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah tidak langsung menerapkan kebijakan tersebut secara serentak. Brian menyebut Presiden meminta program kuliah gratis disiapkan secepat mungkin, tetapi tetap melalui tahapan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Untuk memperdalam perhitungan, Prabowo juga menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Pemerintah menargetkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menentukan tahapan pelaksanaan.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Prabowo Singgung Uang Hasil Korupsi
Gagasan pendidikan negeri gratis sebelumnya disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Saat itu, Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri harus gratis.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung sumber pembiayaan ketika ada pertanyaan mengenai dari mana anggaran pendidikan gratis akan diperoleh.
“Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. ‘Dari mana uangnya?’ Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” tuturnya.
Namun, dalam perkembangan terbaru, pemerintah belum menetapkan bahwa seluruh biaya PTN akan secara khusus dibiayai dari hasil pengembalian aset atau uang hasil korupsi. Pembahasan pemerintah saat ini masih mencakup kebutuhan pembiayaan, sumber pendapatan PTN, kemampuan fiskal, serta tahapan penerapan kebijakan.
Pemerintah menyatakan hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana kebijakan pendidikan tinggi negeri bebas biaya dapat diterapkan secara bertahap.