KPK Soroti Bappeda, PBJ dan ESDM NTB

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam evaluasi tata kelola pemerintahan daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai organisasi perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian.

“Harapannya konkret langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah pencegahan korupsi, baik itu di eksekutif maupun legislatif,” ujar Maruli Tua.

Menurut KPK, pengadaan barang dan jasa serta perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang perlu dibenahi dalam tata kelola pemerintahan NTB. Pembenahan diminta dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi anggaran, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan hibah.

Selain Bappeda dan PBJ, KPK juga menyinggung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, Maruli Tua tidak merinci temuan BPK yang menjadi perhatian KPK di Dinas ESDM tersebut.

“Emang fokusnya di perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Tapi tadi disinggung juga soal ESDM,” kata Maruli Tua.

KPK sebelumnya juga menyatakan tata kelola pemerintahan di NTB masih memerlukan penguatan. Penilaian tersebut antara lain merujuk pada nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) NTB sebesar 64,93, yang berada di bawah ambang batas minimal nasional 72,99.