Pemprov NTB Akui Belum Ada Kepastian Penerimaan CPNS 2026

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 belum mendapat kepastian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyatakan hingga kini belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerimaan maupun pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, mengatakan Pemprov NTB masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat sebelum dapat memastikan pembukaan seleksi maupun jumlah formasi yang akan diusulkan.

“Sampai saat ini belum ada surat resmi mengenai CPNS yang masuk ke kami,” kata Ahmadi saat dikonfirmasi.

Menurut dia, kepastian rekrutmen CPNS tidak hanya berkaitan dengan jadwal seleksi, tetapi juga harus didahului pemetaan kebutuhan aparatur di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia saat ini.

“Organisasi pasti berkepentingan. Kami juga melihat berapa kebutuhan masing-masing organisasi dan berapa kuota yang nantinya dapat dialokasikan untuk kami,” ujarnya.

Ahmadi menegaskan Pemprov NTB belum dapat berspekulasi apakah seleksi CPNS 2026 akan dibuka atau justru ditiadakan. Hingga kini, pihaknya juga belum menerima surat dari Kementerian PANRB maupun Kementerian Dalam Negeri.

“Saya tidak bisa berspekulasi. Kami belum menerima surat apa pun mengenai hal tersebut, baik dari Kementerian PANRB maupun Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Meski belum ada kepastian dari pemerintah pusat, Pemprov NTB telah melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sebagai langkah antisipasi. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan jabatan, penataan pegawai, hingga formasi PPPK.

“Biro Organisasi NTB melakukan pemetaan berdasarkan ketersediaan SDM yang ada terlebih dahulu. Formasi jabatan struktural, termasuk PPPK, itu yang kami atur dan sesuaikan penempatannya,” ujar Ahmadi.

Pemetaan kebutuhan tersebut dilakukan karena sejumlah ASN akan memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan pelayanan publik tetap berjalan. Berdasarkan proyeksi awal Pemprov NTB, kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah provinsi berada di kisaran 500 formasi.

“Kebutuhannya memang berada di kisaran 500-an,” ungkapnya.

Namun, angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai jumlah formasi CPNS yang akan dibuka. Penetapan kuota tetap bergantung pada kebijakan dan persetujuan pemerintah pusat.

Ahmadi kembali menegaskan Pemprov NTB belum dapat memastikan jadwal seleksi maupun jumlah formasi CPNS 2026 sebelum surat resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.

“Kami belum bisa memastikan karena surat mengenai formasi CPNS tersebut belum diterbitkan pusat. Jadi, kami belum bisa berkomentar banyak sebelum ada surat resminya,” pungkasnya