Pemprov NTB Hanya Anggarkan Rp3,5 Miliar Rawat 1.500 Km Jalan Provinsi
Foto : Warga bergotong royong memperbaiki kondisi jalan Provinsi yang rusak di wilayah Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB, Selasa, (1/7/2025).
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pemeliharaan sekitar 1.500 kilometer ruas jalan provinsi pada 2026. Keterbatasan anggaran tersebut membuat pemerintah hanya mampu melakukan perbaikan secara sporadis, tanpa pembangunan konstruksi jalan baru sepanjang tahun ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan seluruh anggaran yang tersedia hanya diperuntukkan bagi pemeliharaan jalan. Nilainya dinilai jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
“Kita hanya punya Rp3,5 miliar, kecil sekali. Kita lakukan perbaikan sporadis istilahnya,” kata Kusuma.
Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, Dinas PUPRKP akan memprioritaskan ruas-ruas jalan yang kondisinya paling mendesak, terutama jalur yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.
Pihaknya berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat memberikan tambahan anggaran agar cakupan pemeliharaan jalan dapat diperluas.
“Mudah-mudahan di APBD Perubahan ini ada tambahan bensin (dana) supaya bisa lebih jauh perjalanannya,” ujarnya.
Ia optimistis tambahan anggaran masih dapat dimanfaatkan secara maksimal meski waktu pelaksanaan hanya tersisa sekitar dua bulan setelah APBD Perubahan disahkan.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan hasil survei pemerintah selama hampir tiga bulan menemukan sedikitnya 31 titik ruas jalan provinsi mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan dipicu bencana hidrometeorologi yang berulang.
Iqbal mengakui kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara optimal. Dari total APBD NTB 2026 sebesar Rp5,6 triliun, porsi belanja infrastruktur disebut hanya sekitar 5,4 persen.
Persentase tersebut jauh di bawah ketentuan minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Meski demikian, pemerintah daerah mengaku tetap memprioritaskan penanganan jalan-jalan strategis yang menopang distribusi logistik dan sektor pariwisata.
Iqbal juga menilai metode perbaikan jalan menggunakan aspal mulai kurang efektif karena banyak ruas kembali rusak akibat bencana. Karena itu, pemerintah tengah mengkaji penggunaan teknologi konstruksi yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca sekaligus lebih efisien dari sisi biaya.
“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam sebulan-dua bulan ini kita bisa sampai kepada konklusi kira-kira teknologi baru yang lebih murah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Baihaqi, membenarkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas sehingga alokasi belanja modal ikut menurun.
Namun, ia menegaskan rendahnya belanja modal tidak serta-merta berarti pembangunan infrastruktur berhenti. Menurutnya, sebagian proyek fisik kini dibiayai melalui skema lain, termasuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa lagi melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Mulai 2025 tidak lagi lewat DAK. Tetapi pembangunannya tetap ada di daerah kita,” ujarnya.
Selain itu, Baihaqi menjelaskan sejumlah kegiatan pembangunan juga tercatat dalam akun belanja barang dan jasa maupun dialokasikan pada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti pembangunan irigasi pertanian, jalan lingkungan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Contoh pembangunan jalan lingkungan, secara fisik itu tetap infrastruktur. Hanya saja pencatatannya tidak masuk dalam komponen belanja infrastruktur atau belanja modal,” jelasnya.
Ia pun memastikan pembangunan di NTB tetap berjalan meski komposisi anggarannya tidak seluruhnya tercermin pada pos belanja modal.
“Pasti kok ada pembangunan,” pungkasnya.