Pemprov NTB Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Hosting Fee MotoGP, Dukungan Diberikan dalam Bentuk In-Kind
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tunai untuk membayar hosting fee ajang balap motor dunia tersebut.
“Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan pemerintah daerah terlibat di dalam hosting fee. Tetapi sebagai host, kita harus berkontribusi mendukung. Kami memberikan bantuan dalam bentuk in-kind,” ujar Iqbal, Senin (29/6).
Iqbal menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap mengambil peran sebagai tuan rumah melalui dukungan non-tunai (in-kind), sebagaimana skema yang diterapkan pada penyelenggaraan MotoGP tahun sebelumnya. Skema tersebut dinilai lebih efektif karena memberikan manfaat langsung bagi daerah tanpa harus mengalokasikan dana untuk pembayaran hosting fee.
Adapun dukungan yang disiapkan Pemprov NTB meliputi penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas medis secara gratis, pengoperasian shuttle bus dari Kota Mataram menuju kawasan Mandalika, dukungan operasional helikopter, serta fasilitasi berbagai pertunjukan seni dan budaya untuk menyemarakkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.
“Seperti tahun lalu, misalnya untuk tim kesehatan yang biayanya mahal sampai miliaran, itu kami gratiskan dari pemerintah. Pemda yang membayar ke rumah sakit, jadi uangnya berputar di dalam daerah, tetapi tetap ada nilainya,” jelasnya.
Selain memastikan dukungan penyelenggaraan, Iqbal juga berharap jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 sedikitnya dapat menyamai capaian tahun sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan yang berkunjung ke Mandalika selama ajang internasional tersebut berlangsung.
Sebagai informasi, MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, pada 9–11 Oktober 2026. Pemerintah berharap penyelenggaraan tahun ini kembali memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah.