Direktur dan Pimpinan OPD kompak Mangkir dalam FGD ‘Dugaan ASN “Siluman” RSUD NTB’, Mio Curiga Pemprov Tutup Sesuatu
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Aroma dugaan skandal birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB kembali memantik skeptis publik. Ketidakhadiran mendadak tiga pimpinan OPD strategis dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB dalam forum dialog publik soal dugaan ASN “siluman” dan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), justru memunculkan kecurigaan baru di tengah masyarakat.
Forum diskusi yang digelar media NTBTerkini.id bersama Forum Pewarta Lombok-NTB di Stoic by Episode Sayung Development, Jalan Bung Karno, Kota Mataram, Kamis (21/05/2026), berubah panas setelah kursi para narasumber utama kosong tanpa penjelasan memadai.
Empat pejabat yang sedianya hadir yakni Kepala BKAD NTB Dr. H. Nursalim, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, Direktur RSUD NTB drg. H. Asrul Sani, serta Kepala BPK Perwakilan NTB Dr. Supawardi, mendadak batal hadir saat acara hendak dimulai.
Padahal, forum tersebut secara khusus membedah tema sensitif: “Dibalik Dugaan ASN Siluman, Mencuat Dana Darurat: Mengupas Indikasi Korupsi di Balik Lonjakan ASN RSUD NTB dan Korelasinya dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).”
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Media Independen Online Indonesia (MIO INDONESIA) Provinsi NTB, Syuryadin, meluapkan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan sekadar persoalan jadwal, melainkan sinyal adanya kepanikan di tubuh birokrasi NTB.
“Masyarakat menunggu jawaban, bukan alasan. Ketika pejabat yang paling berkepentingan justru kompak menghilang, publik berhak curiga ada sesuatu yang sedang disembunyikan,” tegas Syuryadin di hadapan peserta forum.
Surya menyebut, dugaan ASN “siluman” di RSUD NTB serta polemik penggunaan dana BTT telah menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat dan viral di media sosial. Karena itu, absennya para pejabat dinilai semakin memperkuat persepsi negatif publik.
Lebih jauh, ia bahkan melontarkan dugaan bahwa ada tekanan dari lingkaran kekuasaan tertinggi di Pemprov NTB agar para pejabat tersebut tidak menghadiri forum.
“Kami menduga ada intimidasi politik dari pucuk pimpinan daerah. Sangat aneh, konfirmasi ketidakhadiran baru disampaikan saat acara dimulai. Ini bukan sikap birokrasi yang sehat,” kata Surya Ghempar sapaan akrabnya.
Menurut Surya Ghempar, forum itu sejatinya menjadi ruang terbuka untuk menjawab berbagai tudingan publik terkait lonjakan ASN di RSUD NTB serta penggunaan dana BTT yang hingga kini masih menuai polemik dan aksi demonstrasi berjilid-jilid.
Ia bahkan menilai Gubernur NTB sudah sepatutnya dipanggil aparat penegak hukum apabila polemik dana BTT terus dibiarkan tanpa penjelasan transparan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak ada persoalan, kenapa harus takut hadir? Publik sekarang tidak bodoh. Diamnya pejabat justru memancing ledakan kecurigaan lebih besar,” sentilnya.
Nada serupa disampaikan Zaky perseta Mahasiswa asal Lombok Tengah yang hadir dalam forum tersebut. Ia menyebut ketidakhadiran para narasumber sebagai bentuk pengabaian terhadap keresahan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Forum ini penting untuk menjawab pertanyaan rakyat. Tapi yang terjadi justru para pejabat memilih menghindar,” ujar Zaky.
Ia menilai absennya para pejabat tersebut justru memperkuat dugaan publik tentang adanya praktik “kongkalikong” dalam tubuh birokrasi NTB.
“Ketidakhadiran mereka malah mempertegas dugaan masyarakat selama ini. Jangan salahkan publik jika akhirnya muncul asumsi bahwa ada permainan yang sedang ditutupi,” pungkas Ketua Paguyuban Mahasiswa Lombok Tengah.