Akademisi Soroti fenomena Absennya Gubernur NTB di Pulau Sumbawa, Nilai Perkuat Kesan Lombok Sentris
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Akademisi ilmu politik, Dr Alfisyahrin, menyoroti fenomena hilangnya figur gubernur dalam sejumlah momen strategis di Pulau Sumbawa. Ia menilai, kehadiran kepala daerah dalam ruang publik bukan sekadar agenda seremonial, tetapi berkaitan dengan representasi kekuasaan dan komunikasi politik kepada masyarakat.
“Menurut saya di tengah dinamika politik lokal NTB yang suhunya terus hangat oleh isu kesenjangan infrastruktur, tuntutan pemekaran Pulau Sumbawa yang kian memanas dan paradigma pembangunan daerah yang dinilai publik masih Lombok sentris. Gubernur NTB sebagai representasi negara tidak boleh absen,” ujarnya.
Alfisyahrin menegaskan, kehadiran kepala daerah tetap dimungkinkan untuk didelegasikan dalam kondisi tertentu, namun harus disertai penjelasan yang terbuka kepada publik.
Baca Juga : BRIN Lirik Inovasi Deteksi Banjir Rob Karya pemuda Ampenan, Jauhari Tantowi
“Kecuali memang ada alasan agenda mendesak dan darurat, itupun harus disampaikan jujur dan terbuka ke publik. Ini etika komunikasi politik dan filosofi kekuasaan yang mendasar,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut perlu dibaca lebih dalam, tidak hanya sebagai persoalan teknis kehadiran semata. Dalam perspektif antropologi politik, absennya pemimpin di ruang simbolik publik memiliki makna yang lebih luas terhadap legitimasi kekuasaan.
“Fenomena jarangnya kehadiran Gubernur NTB dalam berbagai event besar di Pulau Sumbawa patut dibaca lebih dari sekadar persoalan agenda atau teknis kehadiran. Dalam perspektif antropologi politik, absennya figur pemimpin di ruang-ruang simbolik publik dapat dimaknai sebagai lemahnya representasi kekuasaan berbasis wilayah,” katanya.
Ia menambahkan, kehadiran pemimpin memiliki dimensi yang lebih substansial dari sekadar simbolik.
“Kehadiran pemimpin bukan hanya soal tubuh fisik dan seremonial, tetapi lebih esensi dari itu yakni menyangkut pengakuan, legitimasi, dan distribusi perhatian negara terhadap masyarakat. Ada percakapan publik yang tumbuh, relasi emosional birokratik yang terjalin dan aspirasi yang tersampaikan lugas dari kehadiran gubernur di acara-acara penting masyarakat,” sambungnya.
Baca Juga : Kriteria Komisaris Independen Dipertanyakan dalam Penunjukan Musyafirin di Bank NTB Syariah
Menurut dia, secara demografik dan politik, Pulau Sumbawa merupakan bagian integral dari NTB dengan dinamika yang berbeda dibanding Pulau Lombok. Karena itu, intensitas kehadiran gubernur dalam momentum penting menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan persepsi pembangunan antarwilayah.
“Apalagi secara demografik dan politik, Pulau Sumbawa adalah bagian integral dari Nusa Tenggara Barat, yang saya baca secara antropologi memiliki dinamika sosial-politik yang keras dan berbeda dengan Pulau Lombok,” ujarnya.
Ia menilai, ketidakhadiran dalam sejumlah agenda penting berpotensi membentuk persepsi ketimpangan antarwilayah.
“Ketidakhadiran gubernur dalam momentum penting seperti acara Festival Rimpu di Bima, pengukuhan Majelis Adat Lamdo di Dompu, dan intensitas kunker mulai rendah di Pulau Sumbawa. Bagi saya rentan berpotensi memperkuat kesan adanya ketimpangan perhatian pembangunan antar wilayah Pulau Sumbawa dan Lombok,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berkembang menjadi isu yang lebih luas jika tidak dikelola dengan baik.
“Dalam jangka panjang, persoalan ini laten dan jika ada trigernya bisa memicu rasa marginalisasi secara simbolik, isu minimnya perhatian dan prioritas pembangunan di Pulau Sumbawa merupakan persoalan kultural, histroris dan politik yang menjadi akar dari ketegangan sosial selama ini. Maka, muncul politik kawasan berbasis identitas etnik seperti tuntutan politik berbasis wilayah pembentukan PPS karena perasaan perlakuan tidak adil,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan kepada publik terkait kehadiran gubernur dalam berbagai agenda tersebut.
“Secara moral politik pemerintahan, publik juga berhak untuk memperoleh kejelasan atas seringnya Gubernur NTB absen di sejumlah event akbar Pulau Sumbawa,” katanya.
Alfisyahrin menilai, penjelasan yang terbuka penting untuk mencegah berkembangnya persepsi negatif di masyarakat.
“apakah absennya murni karena persoalan manajemen waktu, delegasi kewenangan, atau ada prioritas kebijakan tertentu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Ini perlu ada transparansi supaya tidak berkembang menjadi persepsi negatif publik yang merugikan pak Gubernur,” sambungnya.
Ia menambahkan, peran komunikasi publik pemerintah menjadi kunci dalam menjembatani informasi kepada masyarakat.
“Humas Pemprov dan jajarannya punya tugas untuk menjelaskan. Pemprov punya semua instrumen yang digunakan sebagai conveyor informasi di publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kesetaraan pelayanan publik antarwilayah sebagai bagian dari penguatan kohesi sosial di NTB.
Baca Juga : Sejumlah kelompok Aktivis NTB Uji Transparansi Telkomsel Soal Kuota Hangus
“Pemerintah Provinsi NTB perlu upgrade mind set pelayanan publik yang adil antara dua Pulau ini. Jangan lagi ada kesan diskriminasi karena tidak sehat bagi upaya konsolidasi, penguatan solidaritas dan kohesi sosial sebagai modal pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya distribusi perhatian yang proporsional dalam setiap agenda pembangunan daerah.
“Pemprov NTB perlu memastikan kembali bahwa seluruh agenda krusial masyarakat di Pulau Sumbawa, harus mendapatkan porsi, urgensi dan prioritas yang sama adil,” lanjutnya.
“Kehadiran Gubernur NTB bukan hanya akan menguatkan motivasi moral publik tetapi bentuk nyata dari hadirnya negara secara nyata melalui tubuh fisik kekuasaan, kebijakan, dan pembangunan itu sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, riak pertanyaan dari masyarakat Pulau Sumbawa mulai mengemuka terkait absennya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sejumlah agenda di wilayah tersebut. Pada agenda terbaru yang masuk dalam kalender event daerah, Festival Rimpu, kehadiran pemerintah provinsi diwakili oleh wakil gubernur. (*)