Krisis Hospitalitas Birokrasi Pariwisata Lombok Tengah

Lombok Tengah, NARASIEMDIA.NET – Pengembangan pariwisata kerap dipahami sebatas pembangunan destinasi, infrastruktur, dan promosi. Namun, satu aspek mendasar yang sering luput adalah hospitalitas birokrasi. cara aparatur publik menyambut, merespons, dan memfasilitasi para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pengalaman redaksi baru-baru ini di lingkungan Dinas Pariwisata Lombok Tengah menjadi cerminan bahwa persoalan tersebut masih nyata.

Redaksi memfasilitasi seorang konseptor yang hendak mempresentasikan gagasan pengembangan pariwisata. Agenda ini pada dasarnya merupakan inisiatif konstruktif yang berpotensi memperkaya perspektif pemerintah daerah. Namun, alih-alih mendapatkan ruang dialog yang layak, pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepala dinas tidak dapat ditemui, sementara pihak yang didelegasikan juga tidak menunjukkan sikap penerimaan yang memadai. Interaksi yang terjadi terasa kaku, minim antusias, dan jauh dari semangat kolaboratif.

Situasi ini bukan semata soal teknis penerimaan tamu atau kesibukan pejabat. Lebih dari itu, ia merefleksikan kesiapan institusional dalam mengelola sektor pariwisata yang pada hakikatnya bertumpu pada prinsip hospitality. Jika pada level birokrasi saja pendekatan ini belum terinternalisasi, maka sulit berharap nilai yang sama dapat diterjemahkan secara konsisten di lapangan, baik oleh pelaku industri maupun masyarakat.

Dalam literatur pariwisata, hospitalitas tidak hanya dimaknai sebagai layanan kepada wisatawan, tetapi juga mencakup keterbukaan terhadap ide, kemitraan, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah seharusnya menjadi simpul yang menghubungkan berbagai inisiatif, bukan justru menjadi ruang yang tertutup atau tidak responsif. Ketika aktor eksternal baik konseptor, investor, maupun komunitas tidak mendapatkan ruang komunikasi yang layak, potensi inovasi berisiko terhambat sejak awal.

Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang arah pengembangan pariwisata di daerah. Apakah sektor ini benar-benar diposisikan sebagai industri yang membutuhkan kolaborasi lintas pihak, atau masih dikelola dalam pola administratif yang cenderung formalistik? Di tengah persaingan destinasi yang semakin ketat, faktor non-fisik seperti kualitas layanan dan keterbukaan institusi justru menjadi pembeda utama.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan untuk menyudutkan individu atau lembaga tertentu, melainkan untuk mendorong perbaikan sistemik. Dinas pariwisata, sebagai garda depan sektor ini, perlu memperkuat budaya pelayanan yang adaptif dan inklusif. Standar operasional penerimaan tamu, mekanisme penjadwalan, hingga etika komunikasi publik menjadi hal mendasar yang tidak bisa diabaikan.

Pada akhirnya, pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh apa yang dibangun, tetapi juga oleh bagaimana proses itu dijalankan. Tanpa hospitalitas di tingkat birokrasi, narasi besar tentang pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing akan sulit menemukan pijakan yang kokoh.