Universitas Mataram yang Kian Senyap Ditengah Polemik Publik
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Di tengah berbagai polemik kebijakan publik di Nusa Tenggara Barat mulai dari tingginya migrasi tenaga kerja lokal di tengah aktivitas industri pertambangan, perdebatan kebijakan penyewaan kendaraan listrik oleh pemerintah provinsi dalam kondisi fiskal yang terbatas, ekspansi tambak di wilayah pesisir, hingga dinamika pengisian jabatan birokrasi yang membanjiri headline, Namun di tengah ramainya polemik, suara akademik justru tidak banyak muncul ke publik.
Sebagai institusi pendidikan tinggi terbesar di daerah, Universitas Mataram memiliki posisi strategis dalam membentuk arah diskursus publik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pengembangan nalar kritis yang diharapkan berkontribusi dalam merespons isu-isu strategis di masyarakat. Dalam praktik ideal, kampus menjaga independensi akademik sekaligus berperan memberikan masukan berbasis keilmuan terhadap kebijakan publik.
Baca Juga : Komunitas Bisu Intelektual
Namun, dalam beberapa dinamika terakhir, kontribusi tersebut belum banyak terlihat di ruang publik. Pada sejumlah isu strategis daerah, pandangan akademik relatif jarang disampaikan secara terbuka dan sistematis. Jika pun muncul, penyampaiannya lebih sering berlangsung dalam forum terbatas sehingga tidak menjangkau masyarakat luas. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya referensi publik dalam memahami persoalan secara lebih utuh dan rasional.
Dari sejumlah riwayat upaya konfirmasi redaksi, baik melalui daring maupun secara langsung, salah satu konteks isunya terkait pertanyaan mengenai proporsionalitas kebijakan penyewaan mobil listrik di tengah berkurangnya dana transfer pusat serta menurunnya pendapatan dari sektor pertambangan akibat kebijakan ekspor. Pertanyaan tersebut pernah disampaikan kepada seorang doktor ekonomi di Universitas Mataram, Iwan Harsono. Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh anggota dewan provinsi yang turut mempertanyakan dasar kebijakan dimaksud, yang sebelumnya disebut sempat tidak disetujui dalam pembahasan anggaran (Banggar DPRD Provinsi NTB) respons yang diberikan bersifat nonverbal dan belum memberikan penjelasan substantif untuk dipublikasikan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik turut menyoroti kondisi ini. Aktivis pemerhati kebijakan publik, Yuni Bourhany, menilai keterlibatan akademisi khususnya pada kampus negeri dalam merespons isu strategis daerah perlu diperkuat. “Akademisi negeri memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan berbasis data dan analisis. Ketika isu-isu strategis berkembang tanpa diimbangi perspektif akademik yang memadai, ruang publik menjadi kurang seimbang dalam memahami kebijakan,” ujarnya.
Baca Juga : LIPSUS: “Data Harus Positif?”, Suara Mahasiswa Pascasarjana Soal Tekanan di Balik Riset Akademik
Fenomena ini juga pernah disinggung oleh Dr. Alfisyahrin, salah satu dosen ilmu politik di universitas swasta, dalam tulisannya berjudul “Komunitas Bisu Intelektual.” pada edisi opini narasimedia.net, Ia menyoroti paradoks meningkatnya jumlah kalangan terdidik ditandai dengan bertambahnya profesor, doktor, dan institusi pendidikan tinggi yang tidak diiringi dengan keberanian moral untuk menyuarakan kritik di ruang publik. Ia menyebut munculnya gejala “komunitas bisu intelektual”, yakni kelompok terpelajar yang memiliki kapasitas pengetahuan dan analisis, namun cenderung memilih diam dalam menghadapi ketidakadilan, penyimpangan kebijakan, dan persoalan publik. Kondisi ini, menurutnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketergantungan struktural kampus terhadap kekuasaan, beban administratif, hingga orientasi akademik yang lebih menekankan capaian formal dibanding keterlibatan sosial. Akibatnya, peran intelektual sebagai penyeimbang dalam diskursus publik menjadi terbatas, sementara ruang publik semakin didominasi oleh opini yang tidak selalu berbasis analisis keilmuan.
Jika ditinjau dari sejumlah isu strategis, gejala ini tampak dalam beberapa kasus. Di kawasan Mandalika, misalnya, proses pembangunan pariwisata berdampak pada perubahan ruang ekonomi masyarakat lokal, termasuk pedagang di pesisir Pantai Aan. Di sisi lain, tren migrasi tenaga kerja ke luar negeri di wilayah Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja migran dari wilayah tersebut meningkat dari 28 orang pada 2021 menjadi 247 orang pada 2022, dan kembali naik menjadi 293 orang pada 2024. Pada 2026, tren ini masih berlanjut, dengan konsentrasi terbesar berasal dari Kecamatan Taliwang sebanyak 116 orang, disusul Brang Rea dan Poto Tano. Dalam konteks ini, redaksi belum menemukan banyak pandangan akademik yang disampaikan secara terbuka terkait fenomena tersebut.
Baca Juga : Menelisik Arah Industri Pariwisata di NTB, Bisnis Politik dan Produksi Ketimpangan
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah terdapat kendala struktural yang membatasi ekspresi akademik di ruang publik, ataukah terdapat kecenderungan perubahan orientasi peran perguruan tinggi dalam merespons isu kebijakan?.
Relasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan hal yang wajar, terutama dalam konteks kerja sama riset, pengabdian masyarakat, dan penyusunan kebijakan berbasis data. Namun demikian, independensi akademik tetap menjadi prinsip penting agar fungsi kritis perguruan tinggi dapat berjalan optimal. Keseimbangan antara kolaborasi dan jarak kritis menjadi kunci dalam menjaga objektivitas kontribusi akademik.
Minimnya pandangan akademik di ruang publik juga berpotensi berdampak pada kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan, seperti petani, nelayan, dan warga pesisir. Tanpa dukungan analisis berbasis pengetahuan, aspirasi kelompok-kelompok tersebut berisiko kurang terartikulasikan dalam proses pengambilan keputusan.
Di sisi lain, dinamika internal perguruan tinggi, beban administratif, serta perubahan orientasi pendidikan tinggi secara nasional turut memengaruhi tingkat keterlibatan akademisi dalam ruang publik. Karena itu, kondisi ini perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
Editorial ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi. Di tengah kompleksitas persoalan publik, kehadiran pandangan akademik yang jernih, kritis, dan berbasis data tetap dibutuhkan untuk memperkuat kualitas diskursus publik.