Feryal MP Soroti Nihilnya Wakil Dompu di Eselon II Pemprov NTB
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Ketiadaan pejabat asal Dompu dalam jajaran eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memicu sorotan. Jurnalis senior sekaligus Ketua DPW MIO Indonesia NTB, Feryal MP, mempertanyakan absennya keterwakilan Dompu dalam hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang baru diumumkan.
Menurut Feryal, nihilnya pejabat asal Dompu di level eselon II bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menunjukkan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan birokrasi di tingkat provinsi.
“Kalau kita bicara meritokrasi, itu penting. Tapi jangan sampai meritokrasi dijadikan satu-satunya kacamata, sementara realitas geopolitik diabaikan. NTB ini bukan hanya soal kompetensi individu, tapi juga soal keterwakilan wilayah,” kata Feryal, Kamis, 10 April 2026.
Ia menilai, selama ini Pemerintah Provinsi NTB kerap menyampaikan bahwa distribusi jabatan mempertimbangkan keterwakilan daerah agar seluruh kabupaten dan kota merasa memiliki peran dalam pemerintahan provinsi. Namun, hasil seleksi terbaru justru memperlihatkan tidak adanya satu pun pejabat asal Dompu yang masuk dalam posisi eselon II.
Feryal mempertanyakan apakah kondisi tersebut benar-benar disebabkan tidak adanya birokrat Dompu yang memenuhi syarat, atau terdapat faktor lain di luar kompetensi.
“Apakah semua orang Dompu tidak punya kualitas? Atau jangan-jangan ada variabel lain yang tidak terlihat dalam proses seleksi ini?” ujarnya.
Ia juga menyoroti komposisi pejabat yang lolos seleksi. Menurut dia, sejumlah wilayah lain di Pulau Sumbawa masih memperoleh keterwakilan, sedangkan Dompu sama sekali tidak mendapatkan posisi.
Kondisi itu, kata Feryal, berpotensi memunculkan persepsi ketimpangan birokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi.
“Geopolitik itu bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Tapi bagaimana memastikan semua wilayah merasa dihargai. Kalau ada daerah yang terus-menerus tidak terwakili, itu bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Feryal menyebut, secara politik Dompu memiliki kontribusi dalam kontestasi Pilkada NTB, termasuk pada kemenangan pasangan Iqbal-Dinda. Karena itu, ia menilai keterwakilan Dompu di birokrasi provinsi seharusnya turut menjadi perhatian.
Ia mengungkapkan, sejumlah tokoh masyarakat Dompu sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasi terkait minimnya keterwakilan daerah tersebut, termasuk potensi aparatur sipil negara yang dimiliki Dompu. Namun hingga kini, aspirasi tersebut belum membuahkan hasil.
Di sisi lain, Feryal meminta masyarakat dan birokrat Dompu melakukan evaluasi internal. Menurut dia, minimnya keterwakilan juga harus menjadi bahan introspeksi terhadap kualitas sumber daya aparatur di daerah.
“Ini juga jadi catatan penting bagi kita di Dompu. Kalau memang tidak ada yang lolos, berarti kita juga harus jujur melihat kualitas birokrasi kita. Kenapa sampai tidak mampu menembus tiga besar dalam seleksi jabatan pratama?” ujarnya.
Feryal menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menolak sistem merit dalam birokrasi. Ia justru meminta agar meritokrasi diterapkan secara objektif dengan tetap mempertimbangkan aspek pemerataan dan keterwakilan wilayah.
“Kalau meritokrasi justru menghasilkan ketimpangan, berarti ada yang salah dalam implementasinya. Bisa jadi indikatornya tidak tepat, atau prosesnya yang tidak sepenuhnya objektif,” katanya.