Aktivis Kritik Pemda KSB, Angka Pekerja Migran Melonjak
Foto : Ilustrasi (ist)
TALIWANG, NARASIMEDIA.NET – Aktivis masyarakat lingkar tambang, Yuni Bourhany, kritisi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyusul lonjakan jumlah pekerja migran asal daerah tersebut dalam empat tahun terakhir.
Kritik itu disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) KSB mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran asal KSB pada 2025 mencapai 293 orang. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2021 yang hanya sebanyak 28 orang.
“Kenaikan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai keberhasilan masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Justru ini menjadi alarm bahwa lapangan kerja di KSB belum mampu menyerap tenaga kerja lokal,” kata Yuni, Selasa, 31 Maret 2026.
Menurut dia, lonjakan sebanyak 265 orang dalam kurun empat tahun menunjukkan semakin banyak warga yang memilih meninggalkan daerah untuk mencari penghidupan di luar negeri.
Yuni menilai kondisi itu ironis karena KSB selama ini dikenal sebagai daerah tambang dengan perputaran ekonomi yang besar Dari adanya beberapa perusahaan tambang besar seperti PT Newmont dulu dan PT AMNT saat ini. Namun, kata dia, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di sekitar wilayah lingkar tambang.
“Daerah ini memiliki sumber daya besar, tetapi mengapa anak-anak mudanya justru semakin banyak pergi ke luar negeri untuk bekerja? Ini berarti ada persoalan dalam distribusi kesempatan kerja,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan belum serius membangun sektor ekonomi alternatif, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil, serta industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih luas.
Selain itu, Yuni juga menyoroti minimnya program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Menurut dia, banyak warga usia produktif tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di KSB.
“Pemerintah tidak cukup hanya bangga dengan angka investasi. Yang lebih penting adalah berapa banyak warga lokal yang benar-benar bekerja dan mendapatkan penghasilan layak,” katanya.
Yuni mendesak Pemkab KSB segera mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan menyusun peta kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor. Ia juga meminta pemerintah memperluas program pelatihan kerja, memperketat kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, serta membuka peluang usaha produktif di desa-desa.
“Kalau tren ini terus dibiarkan, KSB bisa menghadapi masalah sosial baru. Desa-desa akan kehilangan tenaga produktif, sementara keluarga yang ditinggalkan bergantung pada kiriman uang dari luar negeri,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait kritik tersebut.