Operasional dan Digitalisasi Jadi Fokus, Pemprov NTB Percepat Penguatan KDKMP

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memfokuskan pembinaan pada aspek operasional dan digitalisasi.

Hingga pekan keempat Maret 2026, sebanyak 1.166 KDKMP di NTB telah memiliki legalitas usaha. Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi utama penguatan kelembagaan koperasi di seluruh kabupaten/kota.

Meski demikian, pemerintah menilai tantangan berikutnya bukan lagi pada pembentukan koperasi, melainkan memastikan koperasi dapat beroperasi dan menjalankan usaha secara produktif.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengatakan fokus pembinaan saat ini diarahkan pada penguatan aktivitas usaha koperasi.

“Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang kita dorong koperasi ini benar-benar hidup, berusaha, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat desa,” ujarnya, Minggu, 30 Maret 2026.

Data Dinas Koperasi dan UKM NTB mencatat, dari 1.166 koperasi yang telah memiliki legalitas, sebanyak 196 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara itu, baru 121 koperasi yang telah aktif beroperasi.

Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan sarana usaha. Sebanyak 373 koperasi saat ini berada dalam tahap pembangunan gerai, sedangkan 12 koperasi telah menuntaskan pembangunan fisik gerai hingga 100 persen.

Namun, masih terdapat 137 koperasi yang belum memulai pembangunan gerai. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus percepatan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.

Selain penguatan sarana usaha, Pemprov NTB juga mempercepat digitalisasi koperasi melalui sistem Agrinas. Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 510 KDKMP telah terintegrasi ke dalam portal Agrinas.

Sementara itu, 656 koperasi lainnya belum masuk ke dalam sistem digital tersebut dan akan menjadi prioritas pendataan serta pembinaan lanjutan.

Wirawan mengatakan, integrasi ke dalam sistem digital penting untuk memperkuat tata kelola dan mempermudah pengawasan perkembangan koperasi.

“Kita ingin koperasi ini tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi benar-benar kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Itu kunci keberlanjutan,” katanya.

Perkembangan KDKMP di NTB menunjukkan capaian yang berbeda di tiap daerah. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa tercatat memiliki jumlah pembangunan gerai yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Sementara itu, sejumlah wilayah lain masih membutuhkan percepatan, terutama dalam aspek operasional koperasi dan integrasi digital.

Pemprov NTB menargetkan percepatan KDKMP ke depan akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni meningkatkan jumlah koperasi aktif, mempercepat pembangunan gerai usaha, dan memastikan seluruh koperasi terhubung dengan sistem Agrinas.

Program KDKMP merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui kelembagaan koperasi yang modern dan terintegrasi.