Gunakan Perspektif Semiotik, Akademisi Terjemahkan Isyarat di Balik Walkout Wakil Bupati Dompu

Maret 26, 2026 admin

Dompu, NARASIMEDIA.NET – Aksi walkout yang dilakukan Wakil Bupati Dompu, Sirajudin, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu belum lama ini menuai perhatian dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Bima Internasional, Alfisyahrin, menilai peristiwa tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan teknis, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih dalam dalam tata kelola birokrasi.

“Sebenarnya di dalam dunia birokrasi, terutama birokrasi politik, aksi walkout itu sebenarnya sesuatu yang lajim. Itu bisa dipengaruhi atau disebabkan misalkan ada perbedaan pendapat atau kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat atau keputusan yang diambil tidak merepresentasikan kepentingan publik, maka seseorang bisa mengambil sikap walkout sebagai tanda protes,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa dalam konteks yang terjadi di Dompu, alasan walkout karena ketidaksiapan protokoler harus dibaca secara serius. “Tapi dalam konteks Wakil Bupati, Dompu, lalu memilih walkout karena ketidaksiapan protokoler itu harus dibaca sebagai sesuatu yang serius, bukan hanya dimaknai secara teknis,” katanya.

Alfisyahrin menekankan bahwa aspek protokoler dalam kegiatan resmi pemerintahan bukan hal sepele. “Karena protokoler itu bukan urusan sederhana, itu adalah urusan serius yang kemudian menyangkut penghargaan, koordinasi, kemudian pengakuan terhadap legitimasi pejabat,” jelasnya.

Ia menggambarkan, ketidaksiapan protokol dalam agenda resmi yang dihadiri pejabat tinggi daerah mencerminkan lemahnya koordinasi internal. “Jadi bayangkan kalau kemudian acara yang kemudian dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, lalu protokol tidak siap itu menunjukkan koordinasi tidak jalan, kemudian diplomasi antar lini itu kemudian tidak berlangsung dengan baik dan efisien. Sehingga ketidaksiapan itu adalah cerminan dari misalkan ketidakmampuan bagian protokoler untuk kemudian mengelola agenda acara dengan baik,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia menilai aksi walkout juga memiliki makna simbolik. “Yang kedua, walkout itu harus dibaca secara semiotik dan juga secara simbolik sebagai bentuk penolakan pejabat terhadap ketidakprofesionalitasan dari bagian protokol yang kemudian memang bertanggung jawab penuh untuk memastikan acara-acara resmi itu berjalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya, peristiwa tersebut juga bisa mengindikasikan persoalan internal. “Jadi aksi Walkout Wakil Bupat di Dompu itu juga tidak bisa dipahami secara teknis tapi lebih secara simetri bahwa kalau protokol tidak siap berarti ada kelemahan di dalam koordinasi kemudian ada ketidakprofesionalitasan bagian protokol untuk kemudian memastikan acara berjalan dengan baik yang ketiga bisa dimaknai juga adanya konflik internal jadi itulah resiko ketika bagian protokol kemudian tidak menunjukkan sikap profesional dan ketidaksiapan acara menunjukkan keamatiran dari bagian protokol di dalam mengelola acara,” ujarnya.

Ia menambahkan, walkout juga dapat dimaknai sebagai bentuk protes atas posisi dan penghargaan jabatan. “Jadi Walkout itu adalah salah satu bentuk dari protes pejabat yang kemudian merasa tidak dihargai kedudukannya tidak dihargai hirarki jabatan yang kemudian memang itu diatur di dalam undang-undang,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi. “Dan bayangkan kalau bagian protokol yang kemudian menjadi seksi inti untuk setiap acara-acara resmi pejabat lalu kemudian mereka menunjukkan ketidaksiapan itu betul-betul tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis saja tapi itu menyangkut persoalan akuntabilitas birokrasi dan keberpihakan pemerintah di dalam mendesain acara-acara yang kemudian berkaitan dengan kebijakan atau pembahasan tentang urusan-urusan publik yang penting dan strategis,” ujarnya.

Meski demikian, Alfisyahrin juga memberikan catatan agar peristiwa ini dilihat secara proporsional. “saya punya catatan juga, jadi jika memang bagian protokolor itu menjadi alasan mengapa acara tidak siap, itu tidak mencerminkan sepenuhnya karena ada koordinasi yang tidak berjalan baik tapi mungkin saja ada hal-hal teknis yang memang tidak bisa diantisipasi,” katanya.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas simbolik institusi. “Dan jika itu terjadi, jadi Pak Wakil juga tetap harus menjaga stabilitas simbolik institusi, jadi tidak terkesan mengambil sikap workout tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi sebagai kendala teknis yang dialami oleh bagian protokolor. Jadi selalu ada alasan yang kemudian bisa menjadi dasar mengapa sikap workout itu dipilih,” lanjutnya.

Menurutnya, jika ketidaksiapan disebabkan faktor teknis yang tidak terduga, maka respons pejabat juga harus bijak. “Jadi jika memang bagian protokolor tidak sengaja atau kemudian ketidaksiapan mereka karena ada alasan yang fundamental seperti ada gangguan teknis yang tidak bisa diantisipasi cepat, ya saya kira lagi-lagi Pak Wakil Bupati harus menjaga stabilitas simbolik dari institusi,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa setiap gestur pejabat publik akan ditafsirkan luas oleh masyarakat. “Karena bagaimanapun ya apapun gestur dari pejabat itu bisa dimaknai dan ditafsirkan secara berbeda oleh publik. Jadi jika memang ini terjadi sebagai satu hal yang memang sengaja misalkan, saya kira itu menjadi normal jika Pak Wakil Bupati memilih sikap workout sebagai bentuk protes terhadap jabatan publiknya yang tidak dihargai,” katanya.

Alfisyahrin juga menegaskan pentingnya dukungan sistem dalam setiap aktivitas pejabat. “Karena namanya pejabat, segala aktivitasnya memang harus dibackup oleh bagian lain. Salah satunya adalah bagian protokolor yang kemudian memang mengatur acara, mensetting acara, dan memastikan acara siap dan berjalan dengan baik. Jadi memang harus ada antisipasi,” ujarnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa persoalan ini harus disikapi secara profesional dan bijak. “Jadi saya kira ini sesuatu yang memang perlu disikapi secara pertama profesional, yang kedua juga secara bijak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan