Aliansi Honorer Non Database Tagih Realisasi Tali Asih Rp1,7 Miliar, Pertanyakan Konsistensi Pemprov NTB
Foto : aliansi honorer pemprov ntb non data base saat aksi unjukrasa akhir desember lalu di depan kantor gubernur ntb (ist).
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Aliansi honorer non data base yang dirumahkan per 31 Desember 2025 menagih kejelasan pembayaran tali asih yang sebelumnya dijanjikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka mempertanyakan konsistensi Pemprov NTB karena hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi bantuan tersebut.
Ketua Aliansi Honorer Non Data Base, Irfan, menyatakan belum melihat adanya inisiatif konkret dari pemerintah daerah untuk menyalurkan tali asih kepada 518 honorer terdampak pemutusan kontrak.
Baca Juga : Dalami Indikasi PMH, Kejati NTB Segera Periksa Kembali 15 Anggota DPRD Penerima Gratifikasi
“Tidak ada sama sekali,” kata Irfan saat dikonfirmasi, menanggapi perkembangan realisasi janji tersebut.
Sebelumnya, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk tali asih bagi 518 honorer yang dirumahkan. Masing-masing honorer direncanakan menerima satu kali gaji sebagai bentuk kompensasi atas berakhirnya masa kerja mereka.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., pada akhir Desember 2025 menyatakan bahwa anggaran tali asih telah dimasukkan dalam APBD murni 2026. Namun, waktu penyaluran belum dapat dipastikan karena adanya perubahan struktur pengelolaan anggaran, dari BPKAD ke BKAD.
Baca Juga : Relaksasi Ekspor AMNT Berakhir April 2026, Aliansi PPS Pulau Sumbawa Tegas Menolak Perpanjangan
“Di APBD 2026 kita akan menunggu pejabat pengguna anggaran, termasuk pejabat berikut turunannya,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).
Meski demikian, hingga memasuki tahun anggaran berjalan, belum ada kepastian waktu penyaluran. (RED)