Forum Banggar DPRD Sempat Tolak Sewa Mobil Listrik
Mataram, NARASIMEDIA.NET –
Penyewaan 72 kendaraan dinas listrik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp14,7 miliar per tahun menuai polemik. Dalam pembahasan anggaran sebelumnya, program tersebut bahkan sempat mendapat penolakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, Muhammad Aminurlah, mengungkapkan dirinya telah menyampaikan keberatan saat pembahasan program tersebut di Banggar. Ia menilai pengadaan kendaraan dinas listrik belum sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
Baca Juga : Klaim Hemat Mobil Listrik NTB Dipertanyakan, Biaya Reduksi Emisi Tembus Rp78 Juta per Ton
“Mobil listrik itu sempat saya tolak waktu pembahasannya di Banggar. Namun saya heran kenapa keputusan menyewa tetap diambil,” ujar Aminurlah saat dikonfirmasi, Selasa (10/3).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak proporsional jika melihat kondisi keuangan daerah yang dinilai masih rapuh. Ia berpandangan pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan program yang memiliki dampak lebih langsung bagi masyarakat.
“Sangat saya sayangkan kenapa keputusan itu tetap diambil,” kata dia.
Polemik penyalewaan kendaraan dinas listrik ini ia sayangkan tetap diambil meski sebelumnya mendapat penolakan dalam pembahasan internal DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda belum memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons.
Baca Juga : Nelayan Bintaro Keluhkan Dampak Aktivitas Kapal Depot Pertamina
Di sisi lain, program penyewaan kendaraan listrik Pemprov NTB saat ini telah memasuki tahap implementasi. Sebanyak 72 unit mobil listrik mulai tiba di Mataram dan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah daerah menyebut seluruh unit kendaraan telah melalui proses pengecekan spesifikasi dan administrasi sebelum digunakan sebagai kendaraan dinas kepala OPD, dengan nilai kontrak sekitar Rp14,7 miliar untuk masa sewa satu tahun. (red).