Ekonomi NTB Tiga Terbawah Nasional, Pemerhati: Jangan Jadikan Transisi Pilkada Dalih

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 tercatat 3,22 persen (year on year) dan menempatkan provinsi ini di posisi 36 dari 38 provinsi secara nasional. Angka tersebut menjadikan NTB sebagai tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang tahun 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah yakni Papua Tengah (-21,80 persen), Aceh (2,97 persen), NTB (3,22 persen), Sumatera Barat (3,37 persen), dan Papua Selatan (3,39 persen). Capaian NTB ini jauh di bawah target pertumbuhan nasional sebesar 7 persen dan target dalam RPJMD NTB yang dipatok sekitar 6–6,5 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohammad Faozal sebelumnya mengaku pihaknya akan mengidentifikasi penyebab rendahnya pertumbuhan tersebut. “Ini tahun pertama. Nanti kita lihat apa penyebabnya. Kita akan identifikasi,” ujarnya.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan perlambatan dipengaruhi kontraksi ekonomi pada triwulan I dan II 2025. Pada Maret 2025, ekonomi NTB terkontraksi hingga -1,43 persen dan kembali minus 0,28 persen pada triwulan kedua. Menurutnya, struktur PDRB NTB yang sangat bergantung pada sektor pertambangan menjadi faktor utama, terutama karena belum optimalnya operasional smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan pembatasan ekspor konsentrat.

“Smelter belum mampu mengoptimalkan produksi, baru sekitar 30–35 persen,” kata Wahyudin. Ia menambahkan, jika sektor tambang dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mendekati 8 persen.

Sebagai pembanding, pada 2024 pertumbuhan ekonomi NTB tercatat 5,3 persen secara kumulatif (c-to-c). Namun secara tahunan, sektor pertambangan dan penggalian sempat mengalami kontraksi terdalam hingga 16,84 persen, sementara komponen ekspor barang dan jasa terkontraksi 41,43 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerhati kebijakan publik Yuni Bourhany menilai pemerintah daerah tidak boleh menjadikan momentum pilkada atau pelantikan serentak sebagai alasan atas perlambatan ekonomi. Menurutnya, seluruh kepala daerah memulai periode pada waktu yang sama sehingga tidak ada justifikasi transisi yang dapat dijadikan pembenaran.

“Tidak ada alasan karena pilkada atau pelantikan serentak. Semua kepala daerah start di saat yang sama,” ujarnya.

Yuni juga mengingatkan agar tidak muncul eufemisme berupa narasi “membangun fondasi” yang terkesan seperti memulai ulang dari nol dan melepaskan kesinambungan kebijakan pemerintahan sebelumnya. “Narasi restart dari gubernur sebelumnya sudah tidak relevan. Jangan sampai ini menjadi pembenaran untuk periode-periode berikutnya dengan alasan yang sama,” katanya.

Ia menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan evaluasi struktural, terutama terkait ketergantungan berlebih pada sektor tambang dan lemahnya diversifikasi ekonomi. Status NTB sebagai lumbung pangan nasional dan keberadaan perusahaan tambang besar dinilai seharusnya menjadi penopang stabilitas ekonomi, bukan sebaliknya.

Menurut Yuni, pemerintah daerah perlu menyusun strategi mitigasi risiko ketika sektor unggulan mengalami gangguan, agar kontraksi tidak langsung menyeret pertumbuhan secara keseluruhan. “Yang dibutuhkan sekarang bukan narasi, tetapi langkah konkret berbasis data untuk memperkuat sektor riil dan memastikan pertumbuhan lebih resilien,” tandasnya.