Polemik PT AWB Makin Pelik, Mantan Kades Tambora Beberkan Keresahan Sosial selama keberadaan perusahaan
Bima, NARASIMEDIA.NET – Seorang mantan Kepala Desa di Kecamatan Tambora yang enggan dipublish namanya menyampaikan sejumlah kesaksian terkait keberadaan PT Agro Wawaha Bumi di wilayah tersebut. Selama masa kepemimpinannya, ia menilai perusahaan cenderung tertutup dan minim komunikasi dengan pemerintah desa.
Menurutnya, hingga saat ini pihak desa masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses komunikasi resmi dengan perusahaan, terutama guna meminta kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kondisi tersebut juga berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya dirasakan oleh warga setempat.
“Sejak awal kami ingin mengetahui sejauh mana kontribusi mereka terhadap masyarakat yang hidup dan berinteraksi langsung dengan aktivitas perusahaan. Tapi sampai sekarang, kami bahkan kesulitan mendapatkan kontak perusahaan untuk sekadar berdiskusi,” ujarnya.
Baca Juga : Polres Bima Kota Dalami Hilangnya Kifen, Satu Rekan Jadi Tersangka
Ia mengaku, pada masa awal operasional, pihak perusahaan sempat menjalin komunikasi dengannya, termasuk membahas rencana kemitraan. Namun, rencana tersebut dinilai tidak jelas dan tidak sehat, sehingga tidak pernah terealisasi.
“Saya dulu punya ide kemitraan, tapi konsepnya tidak jelas dan tidak transparan. Bahkan terkesan warga hanya dijadikan objek. Karena itu, sekitar empat tahun lalu saya memilih menghentikan dan ‘menjual’ kembali ide tersebut. Tidak ada kejelasan sampai hari ini,” katanya.
Menurutnya, perusahaan justru meminta masyarakat menanamkan modal tanpa skema yang jelas, sesuatu yang dianggapnya berisiko dan merugikan warga.
“Kalau modelnya warga disuruh tanam saham tanpa kejelasan, itu berbahaya. Saya tidak mau masyarakat saya jadi korban,” tegasnya.
Kepala desa juga mengaku telah lama memutus komunikasi dengan pihak perusahaan karena merasa keberadaan PT AWB justru menimbulkan keresahan sosial.
“Saya sudah lama tidak berkomunikasi karena terus terang saya tidak suka cara perusahaan ini masuk ke desa. Yang ada malah menakut-nakuti warga. Demo sudah terjadi beberapa kali,” ungkapnya.
Ia menilai, selama beroperasi di wilayah desanya, PT AWB belum menunjukkan kehadiran yang seimbang antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat serta lingkungan.
“Masak perusahaan datang ke kampung kami, mengelola wilayah sekitar hutan konservasi, tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Itu tidak adil,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar persoalan tanggung jawab lingkungan dan sosial PT AWB dibuka ke ruang publik melalui media, guna mendorong kejelasan sikap dan komitmen perusahaan. Upaya ini juga ditujukan agar otoritas berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, serta DPRD Provinsi NTB, dapat melakukan pengawasan, klarifikasi, dan langkah penindakan sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, hubungan antara perusahaan dan masyarakat harus berjalan seimbang, mengingat keberadaan perusahaan di wilayah tersebut tidak terlepas dari dukungan dan dampak langsung terhadap warga sekitar.
Baca Juga : Gubernur NTB Sambut Kapal Pesiar Royal Caribbean, Awali Kunjungan Cruise 2026
“Kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi NTB, Dinas LHK NTB, serta DPRD Provinsi NTB dapat turun melakukan pengawasan dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Hubungan perusahaan dengan masyarakat harus seimbang, karena mereka beroperasi di wilayah kami dan dampaknya langsung dirasakan warga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kondisi hutan di kawasan Gunung Tambora dilaporkan mengalami degradasi serius yang diduga sejak beroperasinya PT Agro Wahana Bumi (AWB), khususnya di wilayah RTK 53 Desa Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Sejumlah pihak menilai aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan diduga menjadi pemicu deforestasi, pengeringan sumber mata air, serta meningkatnya risiko banjir akibat hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan. Kawasan ini sendiri merupakan bagian dari Geopark Tambora yang memiliki nilai ekologis strategis dan keanekaragaman hayati penting. (*)