Aktivis Kuak Dugaan Penyimpangan Akademik di Kampus Elkatarie Lotim, Uang Pelicin Wisuda Hingga Puluhan Juta
Lombok Timur, NARASIMEDIA.NET – kelompok Aktivis Nusa Tenggara Barat mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam proses akademik di Kampus Elkatarie, Kabupaten Lombok Timur. Praktik tersebut mencakup dugaan adanya uang pelicin Wisuda hingga puluhan juta rupiah, serta sejumlah polemik lain yang dinilai menyimpang dari prosedur akademik yang semestinya.
Sounder Aktivis NTB, Jovin, mengungkapkan bahwa Rektor Kampus Elkatarie Lombok Timur disebut-sebut diduga mengetahui atau membiarkan praktik tidak sesuai ketentuan akademik, mulai dari dugaan jual-beli skripsi hingga kelulusan mahasiswa tanpa proses perkuliahan yang utuh.
Baca Juga : Keluarga Ungkap Dugaan Eksploitasi TKW Asal Sumbawa Barat, Dijanjikan ke Turki Namun Dikirim ke Libya
Jovin menyampaikan, informasi tersebut diperoleh dari pengaduan dan penelusuran awal yang dilakukan pihaknya. Dalam dugaan itu, proses akademik disebut tidak dijalankan secara semestinya, sementara kelulusan mahasiswa dikabarkan dapat dipermudah dengan imbalan tertentu, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta.
“Jika dugaan ini benar, maka ini persoalan serius. Kampus semestinya menjadi ruang akademik yang menjunjung etika, bukan tempat praktik transaksional,” ujar Jovin kepada sejumlah media, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, terdapat dugaan bahwa sejumlah mahasiswa dapat menyelesaikan studi tanpa mengikuti perkuliahan secara penuh. Bahkan, skripsi yang seharusnya menjadi karya ilmiah mahasiswa diduga tidak melalui proses penelitian sebagaimana standar akademik yang berlaku.
Menurut Jovin, kondisi tersebut berpotensi merugikan mahasiswa lain yang menjalani proses pendidikan secara jujur dan patuh pada aturan akademik. Selain itu, ia menilai praktik semacam ini jika terbukti dapat mencederai kredibilitas institusi pendidikan tinggi.
Lebih lanjut, Jovin menduga adanya keterlibatan oknum internal maupun pihak eksternal kampus. Oleh karena itu, ia mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada opini publik semata, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
Baca Juga : Sulit Kerja di Daerah, Perempuan Sumbawa Besar Terjebak Eksploitasi di Timur Tengah
“Atas dasar dugaan tersebut, kami mendesak LLDIKTI, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh dan objektif,” katanya.
Jovin juga menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap perguruan tinggi swasta agar praktik komersialisasi pendidikan yang menyimpang tidak merusak masa depan dunia pendidikan.
Sebagai bentuk keseriusan, ia menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan laporan ke instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi NTB dan kepolisian, guna mendorong klarifikasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. (*)