Pasien Jantung Asal KLU Terlantar di Jakarta, Relawan Kritik Respons Simbolis Pemda
Jakarta, NARASIMEDIA.NET –
Sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuai kritik setelah dinilai tidak mampu memberikan dukungan memadai bagi warganya yang sedang berjuang menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta.
Pasien asal Desa Selelos itu harus menghadapi kenyataan pahit karena biaya pengobatan yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut membuat keluarga pasien terpaksa mencari bantuan ke berbagai pihak, termasuk melalui Yayasan Endri’s Foundation (EF) dan NTB Care.
Yuni Bourhany, aktivis perempuan sekaligus perwakilan NTB Care yang mendampingi pasien, menilai Pemda KLU kurang peka terhadap kebutuhan riil warganya. “Bupati memang merespons dengan menginstruksikan Dinas Sosial untuk menyambangi pasien di kampung. Tapi bantuan yang diberikan hanya Rp3,8 juta, beras 10 kilogram, dan telur dua tray. Sementara pasien di Jakarta membutuhkan biaya 20 hingga 30 juta untuk operasi, di luar biaya hidup yang mencapai jutaan rupiah setiap bulannya,” tegas Yuni, Jumat (29/8).
Baca Juga : Driver Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob Saat Demo di DPR, Kapolri Minta Maaf
Sekretaris Jenderal Yayasan Endri’s, Adam, juga menyayangkan minimnya perhatian Pemda KLU. Menurutnya, justru di saat seperti ini pemerintah harus hadir dan menanggung beban warganya, bukan sekadar menyerahkan bantuan seadanya. “Donasi Rp3,8 juta tidak logis untuk menutupi kebutuhan operasi yang mahal. Seharusnya pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, punya mekanisme khusus untuk menangani kasus-kasus besar seperti ini. Jangan malah membiarkan masyarakat kecil menanggung beban sendirian,” ujarnya.
Adam menambahkan, biaya tambahan di luar tanggungan BPJS sering kali menjadi beban berat bagi pasien. Untuk kasus pasien jantung, proses penyembuhan bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. “Kos di Jakarta saja bisa mencapai Rp2,5 juta per bulan, belum makan dan kebutuhan lainnya. Kalau semua dibebankan ke masyarakat, mustahil mereka bisa bertahan,” katanya.
Baca Juga : Aktivis Perempuan Soroti Kekakuan Layanan RSUD Provinsi NTB, kritisi Sistem Yang Terlalu Diskriminatif
Adam menegaskan, kasus ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Lombok Utara. ia mendesak agar Pemda segera membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk opsi penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan di Jakarta maupun Surabaya. “Relawan hanya bisa mengadvokasi, tapi kewajiban penuh ada di tangan pemerintah. Kalau hal-hal besar seperti ini tidak bisa diselesaikan, lalu untuk apa ada pemerintah daerah?” pungkas Adam. (red)