Aktivis Perempuan Soroti Kekakuan Layanan RSUD Provinsi NTB, kritisi Sistem Yang Terlalu Diskriminatif
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Aktivis perempuan Nusa Tenggara Barat (NTB), Yuni Bourhany, kritisi praktik pelayanan di RSUD Provinsi NTB yang dinilainya masih kaku dan diskriminatif terhadap pasien kurang mampu. Ia menilai, sistem yang terlalu birokratis membuat masyarakat kecil sering kali kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Yuni menceritakan pengalaman tidak mengenakkan yang dialami pasien yang pernah ia advokasi di RSUD Provinsi NTB. “Warga Lotim daerah Sakra yang kami dampingi sejak 15 Agustus lalu sampai hari ini baru diurus karena pasien disuruh terus melengkapi administrasi. Ada juga pasien asal Lombok Tengah yang bahkan dimintai uang Rp8 juta dengan alasan penyakitnya tidak ditanggung BPJS, padahal secara klasifikatif ia terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3,” ungkapnya.
Baca juga : Dukung Generasi Qurani, RKBPL dan Kelompok Puasa Sunah Salurkan Sembako untuk Santri di Rade Mbojo
Menurut Yuni, pemerintah provinsi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu menyiapkan pola pelayanan yang lebih inklusif, terutama untuk masyarakat kecil. “Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada pasien kurang mampu yang ditolak hanya karena persoalan administrasi. Jangan sampai sistem membuat orang tidak mendapatkan hak kesehatannya,” ujarnya.
Yuni mengatakan, pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara tanpa diskriminasi. Ia menegaskan, rumah sakit seharusnya memiliki mekanisme darurat yang memungkinkan pasien tetap dilayani, sementara urusan administrasi bisa diselesaikan kemudian.
Baca Juga : RSUD Provinsi NTB Tuai kecaman Usai Pasien BPJS Diminta Rp8 Juta untuk Biaya Operasi
“Sudah saatnya Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan sistem layanan yang fleksibel, transparan, dan humanis. Jangan biarkan sistem kaku membuat dhuafa kehilangan hak atas kesehatan,” pungkas Yuni. (red)