Pimpinan PAUD Kamboja Bantah Manipulasi Data Siswa dan Penarikan Iuran

Bima, NARASIMEDIA.NET – Pimpinan PAUD Kamboja di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, akhirnya angkat bicara terkait dugaan manipulasi data siswa dan penarikan iuran liar yang sempat diberitakan sebelumnya. Sri Ulfa Wati, selaku kepala lembaga, membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut adanya kekeliruan dalam penafsiran data serta proses entri sistem.

Dalam klarifikasinya, Ulfa menjelaskan bahwa jumlah siswa aktif yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 55 orang merupakan data residu dan tidak mencerminkan kondisi aktual. “Data sebenarnya ada 39 siswa. Yang 16 itu ada yang datanya ganda, ada yang belum keluar NISN-nya, jadi tidak semua terkafer sebagai penerima BOP,” jelasnya, Jumat (12/7).

Ia juga menegaskan bahwa kendala teknis pada sistem Dapodik kerap terjadi, bukan hanya di PAUD Kamboja. “Bahkan ada sekolah yang dari 20 siswa di Dapodik, yang benar-benar aktif hanya empat. Ini bukan hal baru. Terkadang operator kami juga bisa keliru dalam entri data,” tambahnya.

Menanggapi tudingan bahwa ada anak-anak di bawah umur yang didaftarkan untuk mendapat dana BOP, Ulfa membantah keras. Menurutnya, sistem Dapodik secara otomatis menolak siswa yang tidak memenuhi persyaratan usia. “Kalaupun ada anak kecil yang terlihat di sekolah, itu hanya anak-anak sekitar yang bermain, bukan siswa aktif. Dan mereka tidak tercantum di Dapodik,” katanya.

Terkait isu penarikan iuran liar dari orang tua siswa, ia memastikan bahwa PAUD Kamboja tidak memungut biaya apapun. “Sekolah kami tanpa uang pendaftaran, tanpa iuran bulanan, dan tanpa biaya administrasi. Bahkan seragam siswa yang nilainya sekitar Rp300 ribu kami berikan secara gratis,” tegas Ulfa.

Ulfa juga merespons pernyataan dari lembaga Catatan Anak Rakyat (CAKRA) yang sebelumnya menyoroti dugaan pelanggaran di PAUD tersebut. Ia mempertanyakan kredibilitas dan legalitas organisasi tersebut. “Saya justru bingung siapa mereka. Saya sudah tanya ke Kepala Dinas dan Kasi PAUD Dikbud Kabupaten Bima, dan mereka bilang tidak ada masalah di sekolah kami,” ungkapnya.

Menanggapi rencana audit yang disuarakan oleh CAKRA, Ulfa menyatakan kesiapannya untuk membuka semua data. “Silakan saja. Kami siap mempertanggungjawabkan semuanya secara terbuka,” ujarnya.

Sebelumnya, CAKRA mengungkap dugaan manipulasi data siswa dan pungutan liar di PAUD Kamboja, serta meminta Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengaudit lembaga tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan resmi dari instansi terkait mengenai temuan tersebut. (*)