Pertamina Patra Niaga Pusat Klarifikasi Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di NTB
Mataram, NARASIMEDIA.NET – PT Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi atas isu dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Isu ini mencuat ke publik setelah sejumlah demonstrasi dilakukan oleh berbagai aliansi mahasiswa dan masyarakat, yang menyoroti maraknya praktik ilegal dalam distribusi BBM subsidi.
Area Manager Communication Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa secara struktural, Pertamina Patra Niaga berperan sebagai operator, sementara kebijakan distribusi BBM subsidi berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Pertaina Patra Niaga menjalankan tugas sebagai operator, terkait kebijakan distribusi BBM subsidi menjadi ranah BPH Migas”. Jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap melaksanakan sejumlah langkah pengawasan untuk memastikan distribusi berlangsung sesuai ketentuan.
Terkait kebocoran distribusi, Ahad mengungkapkan bahwa Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi. Sistem ini memungkinkan terdeteksinya transaksi mencurigakan secara otomatis, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses investigasi internal. “Saat ini Pertamina Patra Niaga telah menggunakan sistem digitalisasi dimana jika terdapat transaksi mencurigakan dan tidak sesuai akan muncul notifikasi yang kemudian Pertamina Patra Niaga akan melakukan investigasi dimana jika ada temuan penyalahgunaan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kontrak”. Jelasnya.
Ahad mengatakan, pihak Pertamina juga aktif melakukan koordinasi dan inspeksi lapangan (sidak) secara berkala bersama pemangku kepentingan di NTB, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, terutama di SPBU yang rawan penyimpangan.
“Secara rutin, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini Sales Area NTB melakukan kordinasi dan sidak dengan stakeholder yg ada di NTB terkait penyaluran BBM di SPBU”.
Dari sisi teknologi, Ahad menginfokan bahwa seluruh SPBU di Indonesia telah terhubung dalam sistem digitalisasi, termasuk pengawasan melalui kamera CCTV yang terkoneksi langsung dengan sistem Pertamina. Hal ini memungkinkan pemantauan distribusi secara real-time guna mencegah praktik penyelewengan. “Penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sudah terdigitalisasi dan CCTV sudah terkoneksi dengan sistem Pertamina”.
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM di daerah terpencil, Pertamina berpegang pada mekanisme rekomendasi resmi dari pemerintah serta distribusi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Penyaluran dilakukan sesuai dengan regulasi dan diawasi ketat melalui sistem digital.
Terkait dugaan pelanggaran, Ahad menyebut bahwa pengawasan rutin dilakukan oleh BPH Migas dan internal Pertamina. Bila ditemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan, maka akan dilakukan evaluasi dan koreksi atas penyaluran subsidi, serta pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat.
Menjawab pertanyaan mengenai dampak sosial dan ekonomi akibat kelangkaan BBM subsidi, Pertamina memastikan bahwa distribusi tetap berjalan dan pasokan tersedia bagi masyarakat. Dalam kasus penyelewengan, pihaknya menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum, sementara Pertamina tetap menjaga pasokan dan melakukan langkah mitigasi agar kerugian masyarakat tidak berlarut-larut. (*)