KEMISKINAN  : TANTANGAN BAGI PARA PEMIMPIN MASA DEPAN

OLEH : Muhammad Irwan Husain, Akademisi FEB Unram/ Ketua Umum Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL)

MATARAM, NARASIMEDIA.NET || Kemiskinan dan orang miskin merupakan kata yang selalu terucap oleh berbagai pihak baik oleh orang yang tergolong miskin itu sendiri maupun oleh orang kaya, dan juga orang yang berada di posisi pertengahan yaitu tidak miskin dan tidak kaya pula. Betapa tidak, kata ini telah menjadi objek pembicaraan dan pembahasan sejak dahulu kala terlebih hadirnya Islam yang secara spesifik menempatkan masalah kemiskinan menjadi salah satu titik sentral yang harus diperhatikan agar kualitas kehidupan manusia berada pada keadaan yang baik dan terhormat sebagai makhluk hidup.

Kemiskinan masih menjadi masalah mendasar yang dihadapi setiap pemerintah dan negara-negara di dunia, termasuk negara-negara super  power dan tergolong negara kaya (maju). Pada negara-negara tersebut masih ada penduduk yang belum bebas dari jeratan kemiskinan. Masalah kemiskinan semakin menjadi perhatian oleh pemimpin-pemimpin negara yang tergolong berkembang dan masih berkembang termasuk bangsa Indonesia.

BACA JUGA : Propaganda Media Pada Pilkada 2024

Bangsa Indonesia yang tergolong sebagai negara yang berpenduduk banyak, 90 persennya adalah umat Islam yang tentunya secara otomatis masih banyak menyandang kemiskinan. Selama rentang waktu 2020 – 2024 ini penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat dalam kurva berikut.

Meskipun kemiskinan mengalami gerakan yang berfluktuatif namun hingga tahun 2024 (Maret 2024) masih berjumlah 25,22 juta dengan persentase 9.03 persen. Jumlah ini masih tergolong tinggi sehingga menjadi perhatian utama bagi pemerintahan yang baru bekerja 20 hari. Pemerintah pusat menyadari bahwa kemiskinan harus segera ditangani dan dikurangi karena membawa dampak sosial, ekonomi maupun politik serta berpotensi menimbulkan ketidakstabilan.  Kemiskinan ditunjukkan oleh ketidakmampuan orang miskin memenuhi kebutuhan pokok minimalnya dalam sebulan. Pemerintahan terdahulu telah menghasilkan Peraturan Presiden tentang berbagai strategi percepatan penurunan kemiskinan. Namun demikian, hingga berakhirnya priode pemerintahan belum mampu menuntaskan  penduduk dari jeratan kemiskinan.

Pemerintahan baru dibawah kendali Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menterinya telah mencanangkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi penduduk miskin. Pemenuhan kebutuhan pokok minimal dan perbaikan gizi menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Penurunan jumlah penduduk miskin mencerminkan kualitas penduduk semakin membaik yang berdampak pula pada tingkat kesejahteraan yang membaik pula.

POTRET KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan dengan masih banyak  orang yang tergolong miskin. Sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengelontorkan berbagai paket kebijakan lokal berkenaan dengan penangan kemiskinan. Penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan maupun di perkotaan dengan karakteristiknya masing-masing masih berada dalam jumlah relative besar maupun secara persentase relative tinggi.

BACA JUGA : Muda Dalam Definisi Politik

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun kabupaten/kota baik dilihat dari jumlah maupun persentasenya selalu berfluktuasi menaik dan menurun setiap tahunnya. Sebagaimana dipahami bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik dilihat dari sisi ekonomi maupun non ekonomi. Variabel-variabel ekonomi baik secara terpisah maupun bersama memberi pengaruh berfluktuatifnya penduduk miskin. Sisi lain pengaruh non ekonomi seperti adanya peristiwa alam yang datang tiba-tiba dan tak diperhitungkan membawa pengaruh significan terhadap naik turunnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun juga menjadi penyebab dan pendorong naiknya jumlah penduduk miskin dan persentasenya.

Perkembangan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota maupun provinsi Nusa Tenggara Barat pada 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang menggembirakan meskipun itu belum kondisi yang ideal. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabek berikut.

Mengamati kondisi kemiskinan yang berada di masing-masing kabupaten/Kota maupun untuk seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada dalam kondisi tinggi, tentunya menjadi perhatian dari pemimpin yang akan menakhodai pemerintah yang berada pada masing-masing wilayah selama 5 tahun ke depan. Para pemimpin yang terpilih nanti akan langsung berhadapan dengan kondisi riel yang terjadi pada masa sekarang bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang harus diberikan prioritas prima untuk ditangani.

BACA JUGA : Indonesia Diambang Krisis Demokrasi, Ancaman Kehancuran Didepan Kita

Penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan membutuhkan berbagai kebutuhan yang dapat menopang kehidupannya untuk menuju kualitas yang lebih baik. Dengan aneka variasi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan material yang dimiliki, akan menjadi pemicu timbulnya masalah-masalah yang lain yang akan mengganggu proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemimpin masa depan (2025 – 2030) harus memasang dan memainkan strategi jitu agar penduduk miskin dapat berkurang dari tahun ke tahun. Menggelontorkan biaya pembangunan yang tertuju pada pengentasan penduduk miskin harus terarah dan tepat sasaran. Janji-janji yang telah diikrarkan pada masa kampanye harus segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Para pemimpin masa depan harus peka dan jeli melihat kondisi riel yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengacu pada data yang telah ada, harus ditargetkan berapa jumlah penduduk miskin yang dapat diturunkan setiap tahun begitu pula persentasenya.

Mengatasi kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan dihadapi oleh para pemimpin masa depan. Kemiskinan adalah ujian, yang pada hakikatnya bagaimana mengangkat orang miskin dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya saat sekarang. Masyarakat miskin tidak cukup dengan memberikan asupan material supaya mereka berkecukupan, namun sesungguhnya bagaimana merubah sikap mereka yang pada saat sekarang masih menerima bantuan dari berbagai kebijakan berubah menjadi orang yang mandiri. Mandiri tidak hanya bermakna politik, namun memiliki cakupan makna yang luas seperti merubah karakter, etos kerja, budaya, sosial dan lainnya.

Menjadi tanggung jawab pemimpin masa mendatang untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusian orang miskin. Mereka telah memberikan suara dan menaruh harapan yang tinggi kepada pemimpin yang terpilih. Tanggung jawab dan amanah terhadap kepercayaan yang diberikan harus diwujudkan agar janji-janji yang telah diucapkan harus direalisasikan sesegera mungkin. Pemimpin masa depan yang terpilih melalui suara rakyat harus menjiwai dan memahami jeritan hati rakyat yang dipimpinnya.

Kondisi perekonomian dunia yang tidak kondusif dan cenderung tidak stabil menjadi tantangan pemimpin masa depan untuk menghantarkan penduduknya berada dalam suasana bahagia dan sejahtera. Mereka berharap dan  ingin merubah kehidupannya menuju ke arah yang lebih baik setelah sekian lama berkutat dengan kemiskinan. Mereka menaruh harapan yang tinggi semoga usaha yang mereka lakukan mendapat perhatian dari para pemimpin, sehingga dari ucapan dan do-a-doa orang yang lemah akan menyertai perjalanan pemerintahan yang dinakhodai oleh pemimpin-pemimpin baru.

Para pemimpin masa depan harus mampu mengurai faktor-faktor penyebab kemiskinan, sehingga dapat dicarikan solusi melalui beragam kebijakan yang akan dilakukan. Para pemimpin harus mampu merasakan detakan nafas orang miskin sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dengan nyaman, tidak lagi merasakan lapar dan dahaga yang mereka alami sekian lama. Mereka dapat menghantarkan anak-anak keturunannya untuk dapat mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bahkan berharap tidak ada yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

BACA JUGA : Ilusi Wacana Pemimpin Muda Dari Kacamata Dekonstruktif : Sebuah Analisis Sederhana Untuk Masa Depan Bima

Kemiskinan yang dihadapi oleh para pemimpin masa depan selain kemiskinan material yang di dalamnya juga ada kemiskinan esktrem, juga yang dihadapi adalah masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan jiwa/ruhani/ spritual/moral/nir-materi. Mereka ini bisa saja datang dari golongan mampu dan berada lantaran adanya sikap ketidakpedulian pada sesama. Mereka yang tergolong dalam kemiskinan ini bisa menimpa orang yang kaya harta, tetapi miskin hati, dan yang melakukan segala sesuatu serba boleh padahal sudah jelas ada aturan yang melarangnya.

Semoga para pemimpin masa depan dapat menghantarkan status daerah yang dipimpinnya semakin maju dari keadaan sebelumnya, fasilitas umum atau public menjadi perhatian utama agar pelayanan kepada rakyat yang memberi amanah dapat berjalan dengan baik. Pemimpin masa  depan harus memiliki keterikatan langsung dengan rakyatnya, sehingga kemiskinan yang mereka rasakan dapat beralih menjadi orang yang tidak miskin. Pemimpin masa depan harus rajin mengunjungi masyarakat yang memberi amanah kepadanya sebagai pemimpin, tidak hanya melihat dan memandang dari jauh keadaan mereka.

Pemimpin harus menyadari bahwa jabatan yang digenggam dan diduduki sekarang adalah kumulatif suara rakyat. Pendapatan dan gaji yang diterima bukan datang dengan gratis melainkan melalui perjuangan dan perantaraan rakyat. Kembalikan dan sisihkan sebagian dari hasil itu untuk kemaslahatan rakyat. Jalin terus komunikasi dengan rakyat melebihi cara menyapa dan bersilaturrahim pada waktu kampanye. Baiknya kepemimpinan masa depan (rentang waktu 5 tahun) akan menentukan estafet kepemimpinan masa-masa selanjutnya. (RED)