Izin Terbit tapi Iuran Nihil, Gubernur NTB Biarkan 3 Tambang Rakyat Beroperasi Tanpa IPERA
Foto : Ilustrasi Pertambangan (istimewa).
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum melakukan pemungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), meskipun telah menerbitkan tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang seluruhnya sudah beroperasi. Persoalan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III 2025.
Dalam LHP Nomor 209/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPO.03/12/2025 tertanggal 18 Desember 2025, BPK mengungkapkan bahwa Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerbitkan tiga IPR selama periode pemeriksaan.
Rinciannya, satu izin diterbitkan untuk wilayah Blok Lantung II, Kabupaten Sumbawa, pada 2025, sedangkan dua izin lainnya diterbitkan di Kabupaten Dompu pada 2023.
Namun, dari seluruh izin yang telah diterbitkan tersebut, belum satu pun dikenakan pemungutan IPERA. Penyebabnya, Pemprov NTB belum menetapkan pedoman pengenaan iuran pertambangan rakyat, termasuk tata cara pemungutan dan tarif retribusinya.
BPK mencatat, sebelum IPR diterbitkan, pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM berkewajiban menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Pembiayaan pelaksanaan rencana reklamasi dan pascatambang tersebut dialokasikan melalui anggaran Pemprov NTB yang bersumber dari IPERA.
Artinya, belum adanya pemungutan IPERA berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan tambang rakyat.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyebutkan bahwa Dinas ESDM belum memiliki pedoman pengenaan IPERA sebagai dasar pelaksanaan pemungutan terhadap pemegang IPR.
Kepala Bidang Mineral dan Batuan Dinas ESDM NTB, sebagaimana dikutip dalam LHP BPK, menjelaskan bahwa pemungutan IPERA memang belum pernah dilakukan terhadap seluruh IPR yang diterbitkan selama periode 2023 hingga Triwulan III 2025 karena belum adanya penetapan pedoman pengenaan iuran tersebut.
Dinas ESDM sebenarnya telah mengusulkan penetapan tarif retribusi melalui surat Kepala Dinas ESDM Nomor 500.10.26.5/895/DESDM/2025 tertanggal 25 Oktober 2025 kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB.
Usulan tersebut dimaksudkan agar pengaturan tarif retribusi pertambangan rakyat dapat dimasukkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi NTB.
Namun, hingga pemeriksaan BPK berakhir, pedoman pengenaan IPERA belum juga ditetapkan.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara maupun regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah.
Salah satunya Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang mewajibkan pemegang IPR membayar iuran pertambangan rakyat.
Selain itu, Pasal 128 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut antara lain mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan iuran pertambangan rakyat.
Ketentuan mengenai pengelolaan pertambangan rakyat juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. Regulasi tersebut memasukkan pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagai salah satu objek retribusi perizinan tertentu.
Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 secara khusus mengamanatkan pemerintah provinsi menetapkan pedoman tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran IPERA, termasuk mekanisme penggunaannya untuk pengelolaan pertambangan rakyat.
Atas kondisi tersebut, BPK menyimpulkan Pemprov NTB belum dapat menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan tambang rakyat secara optimal.
BPK juga mengidentifikasi bahwa persoalan tersebut disebabkan Gubernur NTB belum menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran IPERA serta mekanisme penggunaannya.
Dalam tanggapannya, Gubernur NTB menyatakan sependapat dengan temuan BPK.
Gubernur juga menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa melalui pengusulan revisi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar mengatur iuran pertambangan rakyat, sekaligus menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran IPERA dan mekanisme penggunaannya.
BPK merekomendasikan Gubernur NTB segera menetapkan pedoman tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan ini menjadi bagian dari evaluasi BPK terhadap kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan di lingkungan Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya untuk periode 2023 hingga Triwulan III 2025.