Tingkat kemiskinan KLU hampir dua kali rata-rata provinsi NTB, 49.280 Warga Masuk Kelompok Miskin
LOMBOK UTARA, NARASIMEDIA.NET – Klaim Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengenai penurunan angka kemiskinan sepanjang 2025 belum mengubah posisi daerah tersebut sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2026 mencatat, jumlah penduduk miskin di KLU pada Maret 2025 mencapai 49.280 orang atau sekitar 20,74 persen dari total penduduk.
Persentase tersebut masih terpaut jauh dari angka kemiskinan NTB yang berada pada level 11,78 persen. Artinya, tingkat kemiskinan KLU lebih tinggi 8,96 poin persentase dibandingkan rata-rata provinsi.
Dalam perbandingan sepuluh kabupaten/kota di NTB, KLU menempati urutan pertama untuk persentase penduduk miskin. Posisi berikutnya ditempati Lombok Timur sebesar 13,53 persen dan Kabupaten Bima 12,59 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun angka kemiskinan KLU mengalami penurunan, persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
Data BPS itu sekaligus memberikan perspektif yang lebih utuh terhadap capaian pembangunan yang disampaikan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di DPRD KLU pada 30 Maret 2026.
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, pemerintah daerah menonjolkan penurunan kemiskinan dari 25,80 persen pada 2023 menjadi 23,96 persen pada 2024, kemudian turun lagi menjadi 20,74 persen pada 2025.
Bupati Najmul menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat. Namun demikian, kami menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata Najmul, sebagaimana diberitakan RRI pada 30 Maret 2026.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pengakuan pemerintah daerah bahwa penurunan angka kemiskinan belum menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan di KLU.
Tertinggi di NTB meski mengalami penurunan
Jika ditelusuri berdasarkan seri data BPS, jumlah penduduk miskin KLU memang terus mengalami perubahan.
Pada 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 60,13 ribu orang dengan persentase 25,80 persen. Angka itu turun menjadi 56,43 ribu orang atau 23,96 persen pada 2024.
Pada 2025, jumlahnya kembali turun menjadi 49,28 ribu orang dengan persentase 20,74 persen.
Dengan demikian, dalam kurun 2024–2025 terdapat pengurangan sekitar 7.150 penduduk miskin atau penurunan 3,22 poin persentase.
Namun, penurunan tersebut belum cukup untuk membawa KLU mendekati rata-rata kemiskinan NTB. Selisih antara angka KLU dan provinsi justru memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah.
Perbandingan BPS juga menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar dengan daerah lain. Persentase kemiskinan Lombok Barat tercatat 11,90 persen, Lombok Tengah 10,68 persen, Sumbawa Barat 10,98 persen, dan Kota Mataram 7,15 persen.
Dengan angka 20,74 persen, tingkat kemiskinan KLU hampir dua kali rata-rata provinsi.
Garis kemiskinan naik, pekerjaan rumah belum selesai
BPS juga mencatat garis kemiskinan KLU pada 2025 mencapai Rp611.125 per kapita per bulan, meningkat dari Rp594.789 pada 2024.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang digunakan BPS untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin. Kenaikan garis tersebut menunjukkan adanya perubahan nilai kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, penurunan jumlah penduduk miskin perlu dibaca bersama perubahan garis kemiskinan, bukan hanya berdasarkan persentase penurunan tahunan.
Di sisi lain, BPS mencatat indeks kedalaman kemiskinan KLU turun dari 4,81 pada 2024 menjadi 2,70 pada 2025. Indeks keparahan kemiskinan juga turun dari 1,35 menjadi 0,60.
Kedua indikator tersebut menunjukkan perbaikan kondisi pengeluaran penduduk miskin. Meski demikian, masih terdapat 49.280 warga yang berada di bawah garis kemiskinan menurut pengukuran BPS.
Dengan demikian, capaian penurunan kemiskinan yang disampaikan Pemkab KLU memang didukung data statistik. Akan tetapi, capaian itu belum dapat dimaknai sebagai keberhasilan menuntaskan persoalan kemiskinan, mengingat proporsi penduduk miskin KLU masih tertinggi di NTB.
Tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan tren penurunan, melainkan mempercepat pengurangan jumlah warga miskin hingga kesenjangan dengan kabupaten/kota lain dan rata-rata provinsi semakin menyempit.