Pendapatan APBD NTB 2027 Diproyeksikan Rp6,22 Triliun, Rp745,25 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan percepatan pengentasan kemiskinan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sebesar Rp745,25 miliar disiapkan untuk mendukung program penurunan kemiskinan dengan intervensi yang difokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam rancangan APBD 2027 yang disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (9/11/2026).

Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah NTB pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun. Angka ini meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat 5,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda itu menegaskan, peningkatan kapasitas anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian prinsip yang ditegaskan dalam Nota Keuangan APBD NTB 2027.

Intervensi Kemiskinan Berbasis Desa

Alokasi Rp745,25 miliar untuk pengentasan kemiskinan diarahkan melalui sejumlah intervensi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Fokus pelaksanaannya meliputi penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial tepat sasaran, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perhatian terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Sebanyak 106 desa kantong kemiskinan ekstrem menjadi sasaran utama pendekatan berbasis desa tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menempatkan penguatan ekonomi keluarga sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan. Intervensi tidak hanya diarahkan pada perlindungan sosial, tetapi juga pada upaya memperluas kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB juga menyiapkan sejumlah alokasi untuk mendukung sektor strategis lainnya.

Ketahanan Pangan dan Pariwisata Jadi Prioritas

Pada sektor ketahanan pangan dan energi, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp110,38 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sarana produksi, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan, energi terbarukan, serta pengelolaan sampah.

Sementara itu, pengembangan ekosistem industri agromaritim atau hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan mendapat alokasi sekitar Rp89,49 miliar.

Wagub Indah Dhamayanti Putri menegaskan pentingnya hilirisasi agar hasil produksi daerah memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Apa yang dibudidayakan di NTB harus memberikan kesejahteraan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, hilirisasi menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.

Di sektor pariwisata, Pemprov NTB merencanakan alokasi sekitar Rp487,88 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional, serta konektivitas digital, termasuk di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.

Indah juga menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi harus mampu meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan di NTB.

“Bagaimana impian kita agar wisatawannya juga lama tinggal, belanja wisatawannya banyak,” ujarnya.

Pendapatan Daerah Masih Ditopang Transfer Pusat

Dari sisi pendapatan, proyeksi Rp6,22 triliun dalam rancangan APBD 2027 bersumber dari tiga komponen utama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sekitar Rp3,128 triliun atau meningkat 3,44 persen dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp3,02 triliun.

Komponen PAD tersebut meliputi pajak daerah sebesar Rp2 triliun, retribusi daerah Rp968,57 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp107,56 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp50,83 miliar.

Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sekitar Rp2,98 triliun atau meningkat 20,01 persen. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sekitar Rp114,24 miliar.

Indah mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tersebut masih sangat ditopang oleh transfer pemerintah pusat.

“Kita patut bersyukur atas kenaikan ini, namun kita juga harus jujur membaca strukturnya. Kenaikan pendapatan masih sangat ditopang oleh transfer pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemprov NTB mengarahkan kebijakan pendapatan 2027 pada digitalisasi dan modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah juga akan mengintensifkan sumber PAD dari sektor pariwisata dan ekosistem agromaritim, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah.

Belanja Modal Naik, Rancangan APBD Catat Surplus

Dari sisi belanja, rancangan APBD 2027 mengalokasikan belanja operasi sebesar Rp4,61 triliun, belanja tidak terduga Rp38 miliar, serta belanja transfer kepada kabupaten, kota, dan desa sekitar Rp1,01 triliun.

Belanja modal direncanakan sebesar Rp397,20 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi APBD 2026 sebesar Rp193,48 miliar, atau bertambah Rp203,72 miliar.

Indah menyebut peningkatan belanja modal tersebut diarahkan untuk memperbesar anggaran yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang.

“Kenaikan belanja modal tahun anggaran 2027 ini menunjukkan arah yang kita tuju, yaitu lebih banyak anggaran untuk hal-hal yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang,” terangnya.

Dalam rancangan tersebut, APBD 2027 juga mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar. Surplus tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.

Pemprov NTB selanjutnya mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Ranperda APBD 2027 ditargetkan memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.

Dengan sejumlah prioritas tersebut, arah kebijakan fiskal NTB 2027 menempatkan pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, dan peningkatan pelayanan dasar sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

Besarnya alokasi anggaran tersebut selanjutnya akan diuji melalui ketepatan sasaran program dan pelaksanaan intervensi di lapangan, terutama pada desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. (red)