Dugaan BB Kayu Hasil Illegal logging dirampas Kembali dari KPH, PUKAD Tagih DLHK NTB Bertindak Serius
Foto : Direktur Eksekutif PUKAD, Firmansyah, S.H.
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD) menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak DLHK serius menangani dugaan illegal logging sekaligus mengusut pengambilan paksa truk bermuatan kayu yang sebelumnya diamankan petugas KPH Wilayah II Lombok Timur.
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan dugaan pengambilan paksa satu unit truk bernomor polisi EA 8100 LA milik UD Sinar Mas dari halaman Kantor KPH Wilayah II di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, pada 2 Oktober 2026.
Dalam laporan kejadian yang menjadi dasar tuntutan PUKAD, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 14.55 WITA. Massa yang diperkirakan berjumlah 150 orang disebut mendatangi kantor KPH dan kemudian membawa keluar truk bermuatan kayu menggunakan kunci duplikat.
Laporan tersebut menyebut dua nama, yakni F dan R, sebagai pihak yang diduga memobilisasi massa untuk mendesak pengambilan kembali truk bermuatan Kayu dari KPH.
Direktur Eksekutif PUKAD, Firmansyah, S.H., dalam tuntutannya meminta DLHK NTB segera menangani kasus tersebut. PUKAD juga mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan paksa truk beserta muatan kayunya.
Selain itu, PUKAD meminta kepolisian menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa pengambilan barang bukti tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Kabid Gakkum DLHK NTB Hakim menjelaskan bahwa penanganan perkara telah dilimpahkan kepada Polda NTB sejak 5 Oktober 2026.
Ia mengatakan sejumlah petugas yang sebelumnya melakukan pengamanan kayu di KPH Wilayah II telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Pemeriksaan tambahan terhadap petugas juga masih dimungkinkan dalam proses penyelidikan.
“ini sudah berproses. Artinya, karena kita sudah limpahkan untuk penanganan di Polda NTB per 5 Oktober 2026,” ujarnya.
Terkait asal kayu, Kabid Gakkum LHK menyebut muatan tersebut berdasarkan informasi awal berasal dari Dompu. Kayu itu kemudian diamankan petugas karena tidak dilengkapi dokumen saat pemeriksaan.
“Jadi, itu dari Pekat Dompu” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan setelah petugas menemukan dugaan ketidaklengkapan dokumen kayu dalam pemeriksaan di wilayah kerja KPH. Namun, DLHK mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai jalur distribusi dan pos-pos pemeriksaan yang dilalui kendaraan tersebut sebelum tiba di Lombok Timur.
Mengenai dugaan kelalaian pengawasan, ia menyebut petugas di lapangan tetap melakukan pengawasan. Akan tetapi, menurutnya, terdapat kemungkinan kendaraan melintas ketika petugas sedang beristirahat, terutama pada malam hingga dini hari.
“Kadang mungkin lagi istirahat, kan seperti itu, kelengahan di situ,” Pungkasnya.