Dugaan Pemerasan Pejabat Oleh Oknum Polres KSB Masuk Kortastipidkor Mabes Polri, FPT Desak Aktor Intelektual Segera Ditersangkakan
/Sejumlah Paket Proyek Ikut Menjadi Perhatian
SUMBAWA BARAT, NARASIMEDIA.NET – Penanganan perkara dugaan pemerasan dan permintaan sejumlah uang terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menjadi sorotan. Front Pemuda Taliwang (FPT) mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri segera memberikan kejelasan terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui surat resmi FPT Nomor 201/FPT KSB/IX/2026 tertanggal 6 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kortastipidkor Mabes Polri melalui Satuan Tugas Khusus Kortastipidkor di Jakarta.
Koordinator Umum (Koordum) FPT, Irvan Zulfahmi, S.H., mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang dinilai telah menyita perhatian publik di Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurut FPT, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan permintaan sejumlah uang oleh oknum anggota Polres Sumbawa Barat terhadap sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
FPT menyebut, berdasarkan pemantauan terhadap perkembangan penanganan perkara sejak awal 2026, tim penyidik Kortastipidkor Mabes Polri telah melakukan sejumlah langkah pemeriksaan, termasuk memanggil dan memeriksa puluhan saksi.
Saksi-saksi tersebut disebut berasal dari lima OPD di lingkungan Pemkab Sumbawa Barat, pihak kontraktor, hingga kepala daerah.
“Perkara ini harus ditangani secara transparan dan tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan saksi. Publik membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang bertanggung jawab, termasuk apabila terdapat aktor intelektual di balik dugaan praktik tersebut,” demikian substansi desakan FPT dalam surat permohonan klarifikasi yang disampaikan kepada Kortastipidkor.
FPT menilai dugaan praktik pengondisian proyek dan pemerasan secara sistematis tersebut bukan persoalan biasa. Terlebih, perkara ini diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam suratnya, FPT secara khusus mengajukan tiga poin permohonan informasi dan klarifikasi kepada Kortastipidkor Mabes Polri.
Pertama, FPT meminta penjelasan mengenai sejauh mana progres konkret hasil pemeriksaan terhadap puluhan saksi, pejabat OPD, hingga kepala daerah yang telah dipanggil penyidik.
Kedua, FPT mempertanyakan kapan Kortastipidkor Mabes Polri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status tersangka terhadap oknum anggota Polres Sumbawa Barat maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual atau markus dalam perkara tersebut.
Ketiga, FPT meminta penjelasan mengenai langkah strategis Kortastipidkor untuk memastikan penanganan perkara berjalan objektif, bebas dari intervensi internal, serta terbuka kepada masyarakat luas.
Bagi FPT, transparansi menjadi penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik, terlebih karena dugaan perkara tersebut turut menyeret nama institusi kepolisian.
Sejumlah Paket Proyek Ikut Menjadi Perhatian
Di sisi lain, dokumen yang turut menjadi perhatian dalam persoalan ini mencantumkan sejumlah paket kegiatan pengadaan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Di antaranya pengadaan mebelair untuk SD, SMP, dan PAUD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; pengadaan sampan dan mesin ketinting Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan; pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024; serta pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2023 pada Satpol PP.
Selain itu, terdapat pula paket pekerjaan pembangunan gudang alat dan mesin pertanian (alsintan) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian.
Dalam dokumen tersebut disebutkan sejumlah kegiatan telah menjalani pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk pengadaan sampan dan mesin ketinting yang disebut telah diperiksa melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Namun, adanya pemeriksaan BPK terhadap paket-paket tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana ataupun keterkaitan seluruh kegiatan dengan perkara dugaan pemerasan. Hal itu tetap membutuhkan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
FPT Minta Penanganan Tidak Berhenti di Tengah Jalan
FPT mengapresiasi langkah Kortastipidkor Mabes Polri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Namun, mereka mengingatkan bahwa proses hukum harus memberikan kepastian, bukan sekadar berhenti pada rangkaian pemanggilan dan pemeriksaan saksi.
Menurut FPT, ketegasan Kortastipidkor dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum internal Polri justru menjadi ujian penting bagi komitmen institusi dalam membersihkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
FPT berharap Kortastipidkor dapat memberikan jawaban resmi atas permohonan klarifikasi tersebut sekaligus membuka perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai perkara sebesar ini kehilangan kepercayaan publik hanya karena tidak adanya kejelasan perkembangan penanganan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” menjadi penegasan sikap FPT.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara yang dimaksud.