Pemprov NTB Gelar Gerakan Pangan Murah ke-21 di Bintaro Ampenan
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Memasuki pelaksanaan ke-21 sepanjang 2026, kegiatan tersebut menyasar masyarakat Kelurahan Berdaya Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB itu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, terutama di kawasan pesisir yang sebagian warganya memiliki keterbatasan ekonomi.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan Bintaro menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah melalui program pangan murah.
Menurutnya, sebagian masyarakat di kawasan tersebut bekerja sebagai nelayan, buruh, dan tukang bangunan sehingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian pemerintah.
“GPM yang ke-21 selama tahun 2026 ini menyasar Kelurahan Bintaro Ampenan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok disediakan untuk masyarakat. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu warga.
Antusiasme masyarakat juga terlihat dari pengakuan warga yang merasakan perbedaan harga antara komoditas di GPM dan harga di pasaran. Selisih harga sejumlah kebutuhan pokok berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000.
“Sangat membantu sekali kegiatan GPM ini. Lumayan selisih harganya ada Rp1.000, Rp2.000 sampai Rp3.000. Tadi ada beras, telur, gula, minyak dan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap salah seorang warga Kelurahan Bintaro.
Warga tersebut berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan, bahkan jika memungkinkan secara rutin setiap bulan, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Menanggapi kebutuhan perluasan program, Lalu Mirza menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM tidak hanya diperuntukkan bagi kelurahan yang masuk dalam program Kelurahan Berdaya. Desa dan kelurahan lainnya juga dapat mengusulkan kegiatan serupa melalui kepala lingkungan, kepala desa, maupun lurah setempat.
Pelaksanaan GPM turut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Satgas Pangan, pemerintah pusat, kepolisian, TNI hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Keterlibatan UMKM menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain menyediakan akses pangan terjangkau bagi masyarakat, GPM juga menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan harga dalam pelaksanaan intervensi pasar agar tidak merugikan pelaku UMKM maupun pedagang. Harga yang ditawarkan diupayakan tetap terjangkau bagi konsumen sekaligus memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi pelaku usaha.
Melalui pelaksanaan GPM secara berkelanjutan, Pemprov NTB berupaya memperluas jangkauan pelayanan pangan murah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah.