Naskah Kuno Kerajaan Bima, Bo’ Sangaji Kai Diakui UNESCO, Gubernur Iqbal Dorong Masuk Kurikulum Pendidikan NTB
JAKARTA, NARASIMEDIA.NET – Pengakuan UNESCO terhadap naskah kuno Bo’ Sangaji Kai sebagai warisan dokumenter kawasan Asia-Pasifik mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan pemanfaatan sejarah Kesultanan Bima dalam dunia pendidikan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong agar naskah yang merekam perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat Bima sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dari materi pembelajaran, khususnya bagi generasi muda di wilayah budaya Mbojo.
Dorongan itu disampaikan Iqbal saat menghadiri Pertemuan Umum ke-11 Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) di kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Kamis (5/11/2026).

“Alhamdulillah, salah satu warisan dokumenter kita akhirnya bisa diregister sebagai warisan budaya dunia untuk Asia Pasifik, yaitu Bo’ Sangaji. Kita harapkan ke depan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dari kurikulum masyarakat kita, khususnya mereka yang di Bima,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, Bo’ Sangaji Kai tidak hanya menyimpan catatan mengenai pemerintahan Kesultanan Bima. Naskah tersebut juga merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antarkerajaan, diplomasi, perdagangan, kehidupan sosial, hingga peristiwa alam yang memiliki nilai penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Salah satu catatan penting dalam naskah tersebut berkaitan dengan letusan Gunung Tambora pada 1815. Peristiwa itu menjadi bagian dari rekaman sejarah yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Bima mencatat kejadian alam pada masa tersebut.
Selain itu, Bo’ Sangaji Kai memuat informasi mengenai keberadaan penguasa perempuan serta catatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat Bima.
“Dokumen ini berisi banyak aspek, bahkan di situ juga bicara mengenai geologi, mengenai vulkanologi, dan sebagainya, selain hal-hal yang bersifat sejarah dan etik,” jelas Iqbal.
Karena kandungannya mencakup berbagai bidang pengetahuan, Iqbal berpandangan bahwa pemanfaatan Bo’ Sangaji Kai dalam pendidikan tidak harus dilakukan dengan memasukkan keseluruhan naskah ke dalam kurikulum. Bagian-bagian yang relevan dapat diolah menjadi bahan ajar sejarah daerah, muatan lokal, maupun materi pembelajaran sesuai kebutuhan pendidikan.
Dengan pendekatan tersebut, warisan dokumenter Kesultanan Bima dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejarah dan pengetahuan lokal kepada peserta didik, sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap identitas budaya daerah.
Pengakuan internasional terhadap Bo’ Sangaji Kai juga merupakan hasil kolaborasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Yayasan Museum Sampa Radja, dan Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pengajuan nominasi kepada UNESCO.
Naskah tersebut menjadi satu dari tiga warisan dokumenter Indonesia yang masuk dalam Register Regional Memory of the World Asia and the Pacific (MOWCAP) 2026. Dua warisan dokumenter lainnya adalah Kidung Bhuwana Wināśa dan koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.
Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan menjelaskan, Bo’ Sangaji Kai merupakan catatan penting Kesultanan Bima yang merekam berbagai peristiwa sejarah dalam rentang tiga abad. Selain sejarah pemerintahan, naskah itu menyimpan informasi mengenai hubungan perdagangan, diplomasi, kehidupan sosial, serta perspektif masyarakat Bima terhadap letusan Gunung Tambora.
Menurut Ihwan, naskah tersebut merupakan sumber primer yang bernilai bagi kajian sejarah sosial, politik, hukum, dan kebudayaan.
Pengakuan MOWCAP, lanjutnya, memperluas perhatian terhadap nilai sejarah dan budaya Kesultanan Bima sekaligus memperkuat upaya pelestarian naskah agar pengetahuannya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Bagi Pemprov NTB, pengakuan UNESCO tersebut membuka ruang pengembangan penelitian, digitalisasi naskah, penerbitan, pameran edukatif, hingga wisata sejarah dan budaya yang melibatkan masyarakat setempat.
Namun, pemanfaatan Bo’ Sangaji Kai dalam pendidikan menjadi salah satu langkah yang didorong Gubernur Iqbal agar pengakuan internasional itu tidak berhenti sebagai pencapaian dokumentasi sejarah.
“Kita ingin NTB mendunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan sejarah, budaya, dan pengetahuan yang kita miliki. Bo’ Sangaji Kai membuktikan bahwa dari Bima, kita punya warisan intelektual yang nilainya diakui dunia. Tugas kita sekarang memastikan warisan itu tetap hidup, dipelajari oleh generasi muda, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

